JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan swasembada energi sebagai prioritas utama pemerintahannya, berupaya mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya energi lokal.
Visi ini, diutarakan dalam pidato perdananya di Gedung DPR/MPR RI, menyatakan pentingnya ketahanan energi di tengah situasi geopolitik yang tidak stabil.
Menurut Prabowo, ancaman geopolitik dan kemungkinan krisis energi global membuat Indonesia harus mandiri dalam pemenuhan energinya sendiri.
“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk swasembada energi,” tegas Prabowo.
Namun, mewujudkan swasembada energi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam aspek infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikan oleh Feby Priyatna Kusumah, praktisi sektor energi nasional.
Feby memberikan pandangannya tentang tantangan utama dalam mencapai swasembada energi. Feby, yang berpengalaman dalam proyek EPC (Engineering, Procurement, and Construction) di berbagai perusahaan energi, menyebut bahwa pembangunan infrastruktur dan investasi teknologi perlu dipercepat untuk menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur energi kita masih belum optimal, terutama dalam hal distribusi dan penyimpanan energi di daerah terpencil. Dibutuhkan investasi besar-besaran untuk memastikan energi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Energi Terbarukan
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi. Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini, mulai dari energi surya hingga panas bumi. Namun, realisasinya masih terganjal oleh minimnya teknologi penyimpanan energi yang memadai dan keterbatasan akses ke pembiayaan untuk energi hijau.
Feby yang memberi perhatian besar pada tantangan carbon dalam energi terbarukan menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan kerjasama riset dan pengembangan teknologi energi, baik dengan institusi dalam negeri maupun asing.
“Riset dan pengembangan lokal sangat penting untuk mempercepat adopsi teknologi yang relevan dengan kondisi geografis Indonesia. Jika teknologi penyimpanan energi bisa ditingkatkan, kapasitas energi terbarukan kita akan lebih bisa diandalkan,” katanya.
Pemerintah telah merencanakan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan untuk menambah porsi energi bersih dalam bauran energi nasional. Menurut Feby, upaya ini tidak hanya memerlukan investasi finansial, tetapi juga penyiapan SDM berkualitas yang mampu mengelola dan memelihara teknologi energi terbarukan.
“Kualitas sumber daya manusia kita masih perlu ditingkatkan, terutama dalam teknologi terbarukan. Program pelatihan dan sertifikasi manajemen proyek perlu diperkuat, agar SDM lokal bisa mendukung kemandirian energi nasional,” jelasnya.
Feby juga menyoroti perlunya SDM yang berkualitas dalam mendukung implementasi teknologi energi terbarukan. Saat ini, program biodiesel yang terus meningkat menuntut teknologi uji coba yang handal, khususnya untuk memastikan keberhasilan campuran biodiesel lebih tinggi.
“Kualitas SDM kita perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajemen proyek energi, terutama dalam teknologi baru seperti energi terbarukan,” tambah Feby.
Dari aspek sosial, Feby menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mendukung visi swasembada energi.
“Perlu ada kampanye kesadaran agar masyarakat memahami pentingnya efisiensi energi dan transisi ke energi hijau. Dengan demikian, bukan hanya pemerintah yang bekerja keras, tetapi masyarakat juga ikut berkontribusi dalam mencapai kemandirian energi,” pungkasnya.
Regulasi yang Konsisten dan Dukungan Kebijakan
Di sisi lain, perubahan kebijakan yang sering terjadi dalam sektor energi menjadi salah satu kendala bagi swasembada energi. Feby menekankan pentingnya konsistensi regulasi untuk menjaga kepercayaan investor dalam proyek energi terbarukan.
“Konsistensi kebijakan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor. Jika regulasi terus berubah, sulit untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan jangka panjang di sektor ini,” ungkapnya.
Feby pun mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk memperbaiki insentif dan revisi regulasi yang mendukung investasi dalam sektor energi terbarukan. Ini mencakup langkah- langkah untuk memperkuat investasi melalui Public-Private Partnership (PPP) dan memperbaiki tata aturan yang menghambat pengembangan energi baru dan terbarukan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, perjalanan Indonesia menuju swasembada energi masih panjang.
"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, komitmen untuk mengatasi tantangan ini semakin jelas, dengan dukungan dari para praktisi dan pemangku kepentingan yang memahami betul kompleksitas dan urgensinya," ungkap Feby.***
Redaksi 
