Dalam sidang tahunan MPR Agustus 2003, ada tuntutan agar Ketetapan (Tap) MPRS No 25/MPRS/1966 dicabut, dan ajaran komunis yang dilarang melalui Tap tersebut dibolehkan kembali. Tap ini keluar setelah ditumpasnya pemberontakan G30S/PKI pada 30 September 1965. Kini, lepas dari adanya berbagai pendapat tentang peristiwa 52 tahun silam, saya punya pengalaman tidak terlupakan.
Kala itu, sebagai wartawan pemula di Kantor Berita Antara, saya ditugaskan meliput pidato Presiden Sukarno pada Rapat Teknisi di Istora Senayan. "Bung cukup dengar dari televisi. Tapi, yang Bung liput hanya amanat Bung Karno. Pidato-pidato lainnya tak usah," kata pimpinan redaksi memberi penugasan kepada saya.
Kala itu TVRI yang baru mulai siaran sore hari diwajibkan siaran langsung bila presiden memberikan amanat pada rapat-rapat umum yang hampir tiap malam digelar. Dalam pidatonya, Bung Karno menyitir dialog antara Kresna dan Arjuna dalam perang Baratayudha. Arjuna ragu-ragu karena dalam perang ini ia harus berhadapan dengan kerabat dan gurunya sendiri.
Situasi menjelang G30S memang sangat memanas dan menegangkan. Hampir setiap hari demo-demo kelompok kiri bermunculan. Sasaran utamanya, antara lain menuntut pembubaran HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang dituduh antek DI/TII dan Masyumi. DI/TII dan Masyumi kala itu telah dilarang pemerintah, seperti dilarangnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat ini.
Beberapa hari menjelang G30S, Aidit dalam rapat umum Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), organisasi mahasiswa di Indonesia yang terkait dengan PKI, mengatakan, "CGMI lebih baik pakai sarung kalau tidak bisa bubarkan HMI." Kala itu HMI merupakan organisasi mahasiswa militan yang banyak pengikutnya dan dapat mengimbangi kekuatan mahasiswa kiri.
Pertentangan sengit juga terjadi antara PKI dan Partai Murba. Kala itu beredar isu: Dalam sidang kabinet yang dipimpin Bung Karno di Istana Bogor terjadi perdebatan sengit antara Aidit dan Chaerul Saleh, Ketua MPRS, yang dekat dengan Bung Karno. Konon, Chaerul yang juga tokoh Partai Murba yang antikomunis itu telah meninju Aidit. Menjelang G30S Murba pun dibubarkan.
Pada 30 September 1965 koran-koran memuat berita pernyataan tokoh PKI Anwar Sanusi. "Ibu pertiwi hamil tua, dan peraji (dukun beranak)-nya sudah siap untuk kelahiran sang bayi."
Sebelumnya, Wakil PM/Menlu Subandrio mengatakan, "Akan terjadi kristalisasi, di mana yang dulunya kawan akan menjadi lawan."
Jakarta ‘Mati Suri’ Pascaperistiwa G30S/PKI
Sementara pertentangan antara kelompok militer (AD) dengan komunis makin meruncing. Terutama mengenai usul PKI untuk membentuk angkatan ke-5 dengan mempersenjatai buruh dan tani. Selain itu, nasakomisasi di tubuh ABRI pun mendapat tentangan kuat, kecuali dukungan Menteri/KSAU Marsekal Omar Dhani.
Pada Jumat 1 Oktober 1965, tidak seperti biasanya siaran RRI baru mengudara pukul 07.20 WIB dan memberitakan gerakan 30 September telah menyelamatkan Bung Karno dari kudeta Dewan Jenderal. Saat itu ABRI rencananya menggelar jumpa pers menyambut HUT ABRI 5 Oktober di Panti Perwira, Jl Parapatan, Jakarta Pusat. Ketika saya datangi jumpa pers ini dibatalkan.
Dari Prapatan dengan berjalan kaki saya menyusuri Monas. Di sini dan di dekat Istana Merdeka saya melihat pasukan-pasukan telah siap sedia. Mobil-mobil militer bersenjata lengkap mondar-mandir.
Dari Monas saya ke Kodam V/Jaya yang kini menjadi bagian dari Masjid Istiqlal. Wakil Kepala Penerangan Kodam V/Jaya Kapten Sudewo yang saya temui tidak bersedia memberikan keterangan tentang apa yang terjadi kala itu.
Pukul 13.00 WIB setelah Shalat Jumat, puluhan wartawan dan karyawan bergerombol mendengarkan RRI yang menyiarkan pengumuman Dewan Revolusi G30S/PKI. Tak lama kemudian datang wartawan Xin Hua dari Cina yang bertugas di Jakarta.
Setelah pasukan Kostrad menguasai kembali Ibu Kota pada sore harinya, Peperda (Penguasa Perang Daerah) Jakarta segera mengeluarkan larangan terbit bagi surat kabar pada keesokan harinya, 2 Oktober 1965. Hanya larangan ini tak berlaku buat harian Angkatan Bersenjata milik ABRI.
Kantor berita Antara, yang waktu itu dikuasai kelompok kiri juga dilarang terbit. Baru boleh terbit kembali pada 10 Oktober 1965 dan ditempatkan di bawah pengawasan Peperda Jaya.
Menjelang terbit, seluruh wartawan Antara dikumpulkan oleh aparat militer. Nama-nama yang dianggap terlibat atau dinilai kekiri-kirian segera diamankan atau "diciduk", istilah kala itu. Hampir 50 persen dari jumlah karyawan dan wartawan Antara yang ditahan. Padahal, banyak di antara mereka sebenarnya hanya ikut-ikutan saja.
Sebelum terjadinya G30S/PKI, ketika Badan Pendukung Sukarno (BPS) dan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dibubarkan dan dinyatakan sebagai gerakan kontrarevolusi, sejumlah wartawan Antara dan media massa yang dituduh terlibat gerakan ini juga diberhentikan atau dipensiunkan dini. Mereka juga dilarang mengadakan kegiatan, sedangkan surat kabar atau majalahnya ditutup.
Sehari setelah peristiwa G30S/PKI, penguasa militer mengeluarkan jam malam mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul lima pagi. Belum pernah Ibu Kota yang kala itu berpenduduk sekitar dua juta jiwa, sejak pukul lima sore sudah sunyi senyap. Sementara warga yang masih berada di jalan bergegas-gegas pulang agar tidak menyalahi ketentuan jam malam.
Para wartawan yang bertugas malam hari diberikan surat jalan, sekaligus sandi yang digunakan malam itu bila ditanya aparat keamanan. Hubungan komunikasi juga terhambat dengan putusnya sambungan telepon selama lebih satu bulan.
Untuk menghormati para pahlawan revolusi yang gugur, diperintahkan memasang bendera setengah tiang selama tujuh hari. Sementara demo anti-PKI segera merebak di mana-mana, termasuk pembakaran gedung CC PKI di Kramat Raya, Jakarta Pusat. (ROL)
Redaksi 
