Optimalisasi PTSP Guna Memberi Pelayanan Mudah dan Transparan

Redaksi Redaksi
Optimalisasi PTSP Guna Memberi Pelayanan Mudah dan Transparan
humas riau
Kunjungan kerja Menpan-RB Yudi Chrisnandi ke BP2T Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
PEKANBARU, riaueditor.com - Optimalisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang sangat mudah dan transparan. Investor asing maupun lokal akan merasakan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha dan memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya secara online melalui website yang telah disediakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yaitu bp2t.riau.go.id.

Para investor dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan secara online melalui website tersebut. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dinilai efisien dan transparan selain memiliki keunggulan sangat cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, dan memiliki kepastian hukum serta pelayanannya yang profesional.

"Saat ini PTSP telah melayani berbagai macam investasi diantaranya Izin Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin usaha Perluasan," Kata Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Evarefita SE,MSi dan bertekad menjadikan BP2T lembaga pelayanan perizinan yang prima, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel.

Tidak hanya itu, BP2T juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM) hal ini dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi secara online serta meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelanyanan, ujar Evarefita.

Dikatakannya dalam melakukan pelayanan, BP2T Provinsi Riau memiliki motto "CERIA" yang diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemberi maupun penerima layanan.

"Secara harfiah "CERIA" memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan memberi layanan di BP2T Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan," tuturnya.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, dengan kemudahan dalam pelayanan akan mampu meningkatkan dan pemerataan perekonomian masyarakat, lapangan kerja akan lebih terbuka lebar se iring dengan banyaknya investasi di Riau. Ditengah hambatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang lalu, Pemprov Riau masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun Anggaran 2015.

"Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun 2015 belum sesuai dengan harapan kita semua, di mana serapan belanja kita baru mencapai 68 persen lebih, namun pada tahun 2016 ini kami telah bertekad akan meningkatkannya," tegasnya.

Selain dari itu, Pemprov Riau juga telah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Jumlah nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82.25 dengan kategori mutu pelayanan "A (Sangat Baik)", bahkan badan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Riau, memperoleh beberapa penghargaan, antara lain, pertama, Nominasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik (Investment Award). Kedua, Citra Pelayanan Prima (CPP). Ketiga, Penilaian terbaik Ombudsman terkait kualifikasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.

"Untuk itulah kita kita akan melengkapi langkah-langkah terdahulu dengan perkuatan kapasitas kelembangaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi," tukas Andi Rahman Sapaan Gubernur Riau.(ADV/dea)
Tag:
riauadvertorial
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini