PEKANBARU, riaueditor.com - Sumber daya manusia (SDM) adalah penentu majunya pembangunan pada suatu daerah, karenanya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah provinsi Riau.
Riau yang dikenal kaya dengan berbagai macam potensi alamnya, harus dikelola dengan baik agar menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakatnya. Namun sejalan dengan itu, SDM yang handal dan mumpuni sangat dibutuhkan agar pemanfaatan sumberdaya alam akan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Menyadari hal tersebut, pemerintah provinsi Riau berkomitmen untuk memajukan kualitas pendidikan demi terciptanya SDM yang handal.
Program rencana pembangunan bagi Pemerintah Provinsi Riau ke depan adalah lebih mengutamakan pembangunan di bidang pendidikan, selain infrastruktur dan kesehatan.
Komitmen tersebut, ditegaskan Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman saat memimpin upacara di halaman kantor Gubernur dalam peringatan HUT PGRI, Selasa (25/11/2014).
"Apapun yang kita lakukan sekarang ini, pendidikan adalah yang paling utama. Bagus jalan, karena pendidikan orangnya. Bagus pelayanan kesehatan, karena pendidikan," ujar Plt Gubri.
Plt Gubri menambahkan, apapun rencana pembangunan yang dilakukan di daerah jika tidak dibarengi dengan pendidikan, hasilnya tidak akan baik. Selain itu, ia juga meminta seluruh guru di Provinsi Riau agar meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga diharapkan, dapat bersaing dengan provinsi lain.
"Harapan Pemerintah Provinsi Riau, kita minta tingkatkan mutu guru. Supaya mutu pendidikan kita itu, tidak kalah bersaing dengan daerah lain," jelas Plt Gubri.
Gubri memaparkan, untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, itu merupakan domainnya Pemprov Riau. Sedangkan guru hanya fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan.
"Kita ingin ke depan wilayah terisolir di Riau bisa benar-benar tersentuh oleh guru-guru yang profesional. Inilah yang harus kita perjuangkan," ujarnya.
"Segala kekurangan-kekurangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, mulai SD, SMP sampai SMA, akan kita tangani secara bagus," ulasnya lagi, seraya mengatakan bahwa tiap tahun Pemprov Riau menganggarkan alokasi pendidikan sebesar 25 persen, sesuai yang diamanatkan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, berkenaan dengan peringatan Hari Guru Nasional, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, M. Yafis yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan apresiasi kepada para guru yang selama ini mengemban tugas yang cukup berat dalam menempah SDM yang handal.
Menurutnya peran penting tenaga pendidik ini sangat besar terhadap majunya provinsi Riau saat ini. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan surat dari menteri pendidikan nasional Republik Indonesia.
"Guru mempunyai tanggung jawab besar terhadap kemajuan pendidikan, namun tanggung jawab tersebut janganlah dipandang sebagai beban," sebut Plt Sekdaprov.
Selain itu, lanjut Yafis, Orang tua memberikan tanggung jawab kepada guru, karena guru adalah orang pertama yang melihat masa depan bagi anak – anak kita.
"Guru Indonesia adalah guru pembelajaran. Guru sebagai pendidik dan guru sebagai pemimpin terhadap anak-anak. Kita terus belajar untuk mengembangkan diri. Atas nama Pemerintah memberikan apresiasi kepada guru-guru yang ada di Indonesia," tutupnya.
Apresiasi Pemkab Siak Peduli Pendidikan
Sejumlah tenaga pendidik memberi apresiasi kepada Pemkab Siak yang dinilai begitu peduli dengan dunia pendidikan. Khususnya selama kepemimpinan Bupati Syamsuar dan Wakil Bupati Alfedri sejak tahun 2011 lalu, sektor pendidikan sangat diperhatikan. Hal itu dibuktikan dengan didirikannya pesantren di setiap kecamatan, program wajib belajar 12 tahun yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan beasiswa bagi mahasiswa setiap tahun hingga ke Mesir.
Tak dipungkiri, kemajuan dunia pendidikan tergolong luar biasa selama kepemimpinan Bupati Siak, Syamsuar sejak 2011 lalu. Demikian pula perhatian terhadap nasib guru honorer, pemkab Siak selalu konsisten memperjuangkan guru honorer Siak diangkat menjadi guru PNS.
Menurut Syamsuar, selama menjabat Bupati Siak dirinya terus berupaya untuk memperjuangkan nasib guru honorer di Siak. Namun, sebagai kepala daerah, kebijakan terhadap nasib guru honerer merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
"Bagi saya, kerja adalah ibadah. Saya bekerja sesuai peraturan yang ada, dan saya komit menjalankan peraturan, sebab kalau melanggar bisa mencelakai saya," kata Syamsuar.
"Alhamdullilah, selama 4 tahun berturut-turut Pemkab Siak menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.
Terkait masalah guru honorer dan juga semua tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Siak, Syamsuar mengatakan, ia bersama Kepala BKD Siak yang juga Ketua PGRI Siak, sering menyampaikan hal ini ke Pusat, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).
"Saya sudah upayakan agar semua tenaga honorer ini diangkat jadi PNS, tapi yang bisa memutuskan itu Pemerintah Pusat. Kita lihat beberapa bulan lalu, ribuan guru honorer unjuk rasa di Jakarta menuntut agar diangkat jadi PNS, tapi sampai sekarang kan belum ada jawabannya karena butuh proses. Tapi untuk honorer K2, Siak yang banyak lulus jadi PNS. Intinya, kebijakan ini adalah kewenangan Pusat, kita di daerah hanya bisa mengusulkan, yang memutuskan tetap Pusat, dan itu sudah saya lakukan selama ini," jelas Syamsuar.
Bupati berharap, apa yang disampaikan guru-guru honorer di Siak hendaknya menjadi bahan bagi PGRI Riau dan Sekjen PGRI untuk memperjuangkannya ke Pusat.
Sekjen PGRI M Kodrat Nugraha membenarkan pernyataan Bupati Siak itu. Dia mengaku, PGRI selama ini tetap komit memperjuangkan nasib tenaga pendidik yang belum diangkat sebagai PNS, khususnya yang mengabdi di daerah-daerah terpencil.
"Tentunya semua keluhan guru-guru honorer di Siak menjadi PR bagi kami untuk menyampaikan dan memperjuangkannya ke Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan, Pak Presiden memenuhi keinginan guru-guru honorer agar diangkat menjadi PNS, tak hanya di Siak, tapi seluruh Indonesia," jelasnya.(Adv/hmsriau)
Redaksi 
