PEKANBARU, riaueditor.com - Setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Presiden pekan lalu. Senin (18/12) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serahkan DIPA 2018 kepada pimpinan satuan kerja instansi vertikal dan Satuan Serta (Satker) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku kuasa pengguna anggaran di Riau.
Selain itu, juga Gubernur menyerahkan dana transfer pusat ke daerah dan dana desa 2018 kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Riau. Penyerahan DIPA ini dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat.
"Saya harap sesuai dengan amanat Bapak Presiden juga gunakan anggaran ini dengan tepat, cermat, tepat sasaran dengan seoptimal mungkin," demikian dikatakan Gubernur saat penyerahan DIPA tersebut.
Andi Rachman sapaan akrabnya Gubernur juga meminta supaya pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan tepat secara transparan dan akuntabel," ujar Andi.
Ia juga berkeinginan agar sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah.
"Saya menekankan untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN yang orientasinya adalah hasil, bukan orientasi prosedur," tuturnya.
Andi Rachman juga mengatakan, untuk kebutuhan pembangunan di Riau dengan anggaran dari APBN yang diberikan belum cukup. Masih banyak kebutuhan diperuntukan mulai dari kesehatan, pendidikan terlebih dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang saat ini terus dikebut, diantaranya membuka akses-akses jalan diperbatasan dan terpencil.
"Sebenarnya belum cukup, masih kebutuhan," jelas Andi Rachman.
Meski begitu, Andi mengaku tetap bersyukur dan memahami kondisi APBN yang saat ini banyak kebutuhan, khususnya kebutuhan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di berbagai provinsi termasuk di Riau.
Menurutnya, jika dikalkulasikan PSN tersebut khususnya di Riau yang tersebar berbagai bentuk kegiatan seperti pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, rencana pembangunan waduk Lompatan Harimau di Rokan Hulu, rail way kereta api, pembangunan sarana air bersih Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis (Durolis) sudah sangat membantu.
Namun begitu, Andi Rachman ke depan tetap berharap transfer daerah dari APBN tersebut akan jauh lebih meningkat lagi. Diantaranya, Andi meminta kepada seluruh instansi untuk terus meningkatkan komunikasi kepada kementerian terkait.
"Untuk meningkatkan transfer daerah dan alokasi dana desa, kita harus instens berkomunikasi dengan pusat. Menyampaikan usulan realistis sesuai dengan kebutuhan di Riau. Kalau bisa dalam minggu ini juga mengundang seluru Satker atau balai dari Kementerian dan lembaga yang ada di Riau, salaing berkenalan," papar Andi.
Selain itu, Andi juga meminta demi percepatan pembangunan anggaran yang sudah ada agar dimanfaatkan secepat mungkin dan tepat sasaran. Karena itu, awal tahun anggaran, kegiatan sudah harus dijalankan dengan transparan dan akuntable.
Secara keseluruhan, alokasi dana APBN yang disalurkan ke Riau berjumlah sebesar Rp29,781 triliun. Alokasi APBN 2018 tersebut mengalami sedikit kenaikan Rp43,719 miliar dibandingkan dengan alokasi dengan APBNP 2017 yang mencapai Rp29,738 triliun.
Alokasi belanja tersebut dibagi dalam 485 DIPA dengan total nilai sebesar Rp7,863 triliun, yang terdiri dari DIPA kewenangan Satker pemerintah pusat, berjumlah 429 DIPA. Dengan nilai sebesar Rp7.596 triliun dan DIPA kewenangan organisasi perangkat daerah dengan nilai sebesar Rp267,327 miliar.
Sementara alokasi APBN untuk dana transfer ke daerah dan dana desa 2018 sebesar Rp21,919 triliun mengalami kenaikan sebesar 2,5 persen dibandingkan dengan alokasi awal dana transfer 2017.
Adapun alokasi dana transper ke daerah dan dana desa berasal dari DIPA ke Provinsi dan kabupaten kota di Riau, yakni, Provinsi Riau dengan jumlah Rp4,900.112.724 triliun, Bengkalis dengan jumlah Rp2.956.889.765 triliun diantaranya dengan alokasi dana desa sebesar Rp116.512.391 miliar. Indragiri Hilir 1.502.466.453 triliun, dengan alokasi dana desa sebesar Rp146.388.836 miliar.
Kemudian Indragiri Hulu jumlah transfer sebesar Rp1.216.973.969 triliun, dengan rincian alokasi dana desa Rp138.806.180 miliar. Kampar Rp1.829.001.338 triliun, alokasi dana desa Rp184.890.565 miliar. Kuantan Singingi jumlah transfer sebesar Rp1.160.713.869 triliun, sementara alokasi dana desa Rp152.877.498 miliar.
Pelalawan Rp1.164.066.772 triliun, sementara alokasi dana desa Rp89.441.056 miliar. Kemudian Rokan Hilir jumlah transfer Rp1.416.804.633 triliun, dana desa Rp125.915.910 miliar. Rokan Hulu Rp1.234.971.833 triliun, alokasi dana desa sebesar Rp119.456.777 miliar.
Siak dana transfer sebesar Rp1.488.583.903 triliun, dana desa sebesar Rp96.873.113 miliar. Kepulauan Meranti dana transfer sebesar Rp896.786.633 triliun, sementara alokasi dana desa sebesar Rp 83.526.525 miliar. Ada pun untuk Kota Pekanbaru sebesar Rp1.333.737.648 triliun dan Dumai Rp817.169.761 Miliar. (Advertorial)
Redaksi 
