Bupati HM Wardan Hadiri Rakornas Pencegahan Karhutla di Istana Negara

Redaksi Redaksi
Bupati HM Wardan Hadiri Rakornas Pencegahan Karhutla di Istana Negara
humas riau
Bupati HM Wardan Hadiri Rakornas Pencegahan Karhutla di Istana Negara.
TEMBILAHAN. riaueditor.com - Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, menghadiri pengarahan Presiden Republik Indonesia pada rapat pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016, bertempat di Istana Negara Jakarta.

Kegiatan yang ditaja Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini, turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BMKG Widada Sulistya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Willem Rampangilei, seluruh kepala daerah, Gubernur, Bupati, Danrem, Dandim, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo, menyampaikan pada tahun 2015 Indonesia telah merasakan Karhutla yang besar, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya, Indonesia mendapat pandangan negatif dunia internasional.  "Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali di tahun 2016. Harusnya penangulangan Karhutla tahun ini harus lebih baik," sebut Jokowi, Selasa (19/1).

Dikatakan, karena evaluasi 2015 menjadi masukan dan acuan untuk melakukan langkah pencegahan dan mempersiapkan segala kekuatan. Baik itu TNI Polri, BNPB BPBD, Pemda, serta perusahaan swasta yang saling bersinergi dalam upaya pencegahan dan penindakan Karhutla.

"Setiap titik api harus dikejar dan dipadamkan, jangan biarkan membesar. Setiap hari harus memonitorin laporan hotspot dari BMKG. Bila terdapat hotspot, temukan dan padamkan," tegasnya.

Dikatakan, TNI dan BNPB harus bertindak cepat didukung BNPB dan Pemda, baik itu Gubernur maupun Bupati. "Hilangkan ego sektoral dalam melaksanakan tugas sehingga penanggulangan Karhutla dapat berjalan efektif," ujarnya. Ditambahkan, guna mencegah kebakaran di daerah gambut harus dilakukan penataan ekosistem, maka Menteri LHK telah membentuk, Badan Restorasi Gambut, melalui penerbitan Perpres No 1 tahun 2016.

Sementara itu, Bupati juga kembali menegaskan, hukum harus ditegakkan terkait Karhutla. "Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas. Jangan memantau situasi dari belakang meja tetapi harus turun ke lapangan," pungkasnya. (adv/hms)
Tag:
karhutlanasionalpencegahanrakor
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini