LSM SPKN Laporkan Kabid Bina Marga PUPR ke Kejati Riau

Redaksi Redaksi
LSM SPKN Laporkan Kabid Bina Marga PUPR ke Kejati Riau

DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN), laporkan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Riau Muhamad Arief Setiawan, ST. MT pada Selasa (7/12/2021) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

PEKANBARU, riaueditor.com- Diduga empat paket pembangunan dan peningkatan jalan Tahun 2020 di Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Riau terjadi penyusutan volume dalam pelaksanaannya. DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) laporkan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Riau Muhamad Arief Setiawan, ST. MT pada Selasa (7/12/2021) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

"Laporan sudah diterima oleh staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejati Riau ," kata Sekjen DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) Romi Frans Sibarani kepada awak media pada Senin siang di Pekanbaru.

Disebutkan Frans Sibarani, selain melaporkan Kabid Bina Marga Muhamad Arief Setiawan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), juga turut dilaporkan Hardisman ST dan Alhusni ST. Keduanya merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PUPR Provinsi.

Tidak samapai disitu, atas nama Fahmi ST, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembagunan Jalan pada dinas PUPR Provinsi Riau, juga ikut terlapor.

Diutarakan Frans lagi, berdasarkan dokumen laporan ke Kejati Riau, diketahui empat paket yang dilaporkan DPP SPKN sebagai berikut;

1. Pembagunan Jalan Simpang Pramuka-Batas Siak, yang dimenangkan oleh rekanan PT. Talaga Zamrud dengan nilai penawaran sebesar Rp. 22.078.828.004,90 pada tahun anggaran 2020.

2. Peningkatan Jalan Kandis-Tapung dengan nilai kontrak Rp. 10.341 434.642,29 yang dimenangkan dilaksanakan oleh rekanan PT. Binakarya Abadi Selaras pada tahun anggaran 2020.

3. Pemeliharaan Jalan Kandis-Tapung dengan nilai kontrak Rp. 4.663.584.699,21, yang dilaksanakan oleh pihak rekanan PT. Khairani Delisa Putri, tahun anggaran 2020.

Kemudian, Pembagunan Jalan Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar, yang dimenangkan oleh rekanan PT. Bina Riau Sejahtera, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.449.999.401,29 pada tahun anggaran 2020.

Frans Sibarani atau yang biasa dipanggil Romi, mengatakan 4 paket tersebut dalam pelaksanaannya diduga volumenya disunat atau dipangkas.

Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan observasi dan investigasi di lokasi proyek belum lama ini, hasilnya diduga 4 paket tersebut, pelaksanaannya tidak memenuhi volume sesuai dengan dokumen perencanaa, sehingga terindikasi dapat merugikan keuangan negara.

"Berdasarkan hitungan kita, atas 4 paket tersebut diduga negara mengalami kerugian belasan miliar," ujar Frans.

Masih lanjut Frans, dirinya mendorong Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau SF. Harianto yang juga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), untuk mendukung laporan SPKN, guna mendapat kebenarannya yang absolut sesuai mekanisme hukum yang berlaku, agar kedepannya tidak menjadi tinta merah dalam kepemimpinan Pak Samsuar sebagai gubernur.

Terakhir Frans Sibarani meminta pihak Kajati Riau untuk memberikan perhatian terhadap laporan SPKN.

"Kita mendukung Kajati, Pak Jaja untuk menuntaskan kasus-kasus yang lama, dan kita juga yakin Pak Jaja akan memberi perhatian atas laporan baru yang masuk, karena beliau bekerja secara propesionalisme," pungkas Frans Sibarani meyakinkan.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Riau Muhamad Arief Setiawan, saat dihubungi pada Selasa (07/12/2021) via ponselnya, dalam keadaan aktif, namun tidak bersedia menjawab panggilan oketimes.com, pesan pendek pertayaan yang dikirimkan ke perpesanan telepon androidnya juga belum berbalas, hingga berita ini dimuat.***

Tag:
LSMbinakabidlaporkanmarga
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini