Soal Kemacetan di Pekanbaru, PSI Minta Pemangku Kebijakan Serius

Redaksi Redaksi
Soal Kemacetan di Pekanbaru, PSI Minta Pemangku Kebijakan Serius
Christo Halomoan Tambunan.(Foto: Ist)

PEKANBARU - kemacetan di sejumlah ruas jalan utama di Pekanbaru kian hari semakin parah. Hal ini disebabkan volume kendaraan yang semakin bertambah tak dibarengi dengan peningkatan kapasitas jalan.

Tak hanya itu, pada beberapa titik kemacetan juga dipicu semrawutnya kondisi jalan akibat pelaksanaan pekerjaan pada badan jalan tersebut, khususnya pada jam sibuk.

Menyikapi itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Pekanbaru menilai perlu segera diambil solusi bijak dan tepat oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, ke depan akan membawa dampak buruk lainnya dan masalah baru di Pekanbaru.

"Selama ini memang PSI melihat Pemko Pekanbaru telah berupaya membenahi infrastuktur jalan di Kota Bertuah ini. Namun ada beberapa hal yang menurut kami juga perlu dikritisi dan lebih diprioritaskan," kata Christo Halomoan Tambunan. juru bicara PSI Kota Pekanbaru bidang Lalulintas dan Perkotaan kepada riaueditor, Selasa (8/8/2023).

Pada beberapa ruas jalan yang berada di bawah kewenangan Pemko, kemacetan yang terjadi akibat sempitnya jalan, memang perlu dilakukan pelebaran segera. Disamping itu juga, perlu membatasi kendaraan yang melintasi jalan tersebut.

Yang menjadi masalah belakangan ini adalah pengerjaan kegiatan fisik seperti proyek IPAL yang hingga saat ini belum tuntas pengerjaannya. Padahal proyek itu berada di jalan protokol.

PSI sendiri tak faham, kenapa hingga saat ini sisa pekerjaan IPAL tersebut tak kunjung dibereskan seperti semula. "Ini kita sayangkan, akibatnya merugikan hak-hak pengguna jalan, bahkan sisa galian yang tak dibenahi dengan baik tersebut cenderung membahayakan pengendara," tutur Christo.

Sebut lagi kegiatan jaringan kabel di sepanjang jalan kota yang semrawut tak tertata. Bukan hanya sekali, namun berulang kali di titik yang sama.

Seperti juga yang telah disampaikan PSI sebelumnya, jika memang jalan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, seharusnya ada koordinasi antara Pemko dan Pemprov agar ditemukan solusi-solusi atas masalah yang terjadi.

"Lihat saja Jalan Sudirman Pekanbaru yang semrawut, ini sudah merugikan hak-hak pengguna jalan yang sudah membayar pajak. Kenapa tidak segera dibereskan? Seperti apa koordinasi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko, Pemprov dan pemerintah pusat," ujar Christo lagi.

Masih berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, kendaraan over dimension over load (Odol) juga menjadi salah satu permasalahan lalu lintas kota ini. Meski sudah ada aturan, namun lagi-lagi kerap diabaikan.

"Dalam masalah ini juga perlu perhatian serius. Tak ada yang perlu ditunggu, tegas saja, bangun portal di setiap pintu masuk Pekanbaru," tegas Christo.

Bukannya tanpa solusi, Christo menilai di daerah perbatasan kota perlu dibangun semacam komplek pergudangan. Ini juga akan memberikan dampak positif untuk pertumbuhan di wilayah tersebut.

"Semua masalah ini bermuara pada ketidaktegasan pemerintah. Instrumen hukumnya ada, aparat penegak hukumnya ada, namun tidak tegas terhadap pelanggar," tutup Christo mengakhiri.(Andi)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini