Tim Komnas HAM Perwakilan Papua Kunjungi Posko Kogabwilhan III

Redaksi Redaksi
Tim Komnas HAM Perwakilan Papua Kunjungi Posko Kogabwilhan III
(Pen Kogabwilhan III)

JAKARTA - Tim Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengunjungi Posko Kogabwilhan, dalam rangka permintaan informasi dan klarifikasi atas beberapa kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah tanggung jawab Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III). 

Kedatangan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B. Ramandey beserta rombongan diterima oleh Brigjen TNI Mahury, Brigjen TNI Suswatyo, Brigjen TNI Dadang Rukhiyana, Marsma TNI Marsudiranto dan Brigjen TNI Dwi Darmadi mewakili Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., bertempat di Posko Kogabwilhan III, Jakarta, Rabu (7/10/2020). 

Pangkogabwilhan III dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Brigjen TNI Mahury menyampaikan bahwa kerja sama antara Komnas HAM Perwakilan Papua  dengan  Kogabwilhan III ini apat menghilangkan segala keraguan dan ketidakjelasan yang selama ini terjadi, yang sangat merugikan nama baik TNI. 

Seperti diketahui bersama bahwa pelaksanaan tugas institusi TNI dan Lembaga  Komnas HAM di seluruh wilayah NKRI ini, sama-sama menjalankan  Amanat Undang-Undang yang berlaku di negara ini, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 

"Berdasarkan Undang-Undang itu pula, perlu ditegaskan bahwa salah satu jati diri TNI adalah sebagai  tentara rakyat, yang bertugas untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk membunuhnya," kata Pangkogabwilhan III.

Demikian juga dengan seluruh doktrin yang berlaku di lingkungan TNI, baik Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, yang selalu menekankan pentingnya  kebersamaan TNI-Rakyat dalam pelaksanaan tugas. Semboyan "Bersama Rakyat, TNI Kuat" bukanlah semboyan kosong semata, namun realitas sekaligus prasyarat  keberhasilan pelaksanaan tugas TNI di seluruh wilayah NKRI termasuk penugasan di luar negeri.

Lebih lanjut dikatakan bahwa keberhasilan  pelaksanaan  tugas  TNI dalam  tugas pemeliharaan  perdamaian  dunia  dibawah  bendera  PBB di berbagai negara, antara lain di Kongo, Lebanon, Sudan, Haiti dan  negara  lainnya,  tidak  terlepas  dari  kedekatan yang terjalin antara prajurit TNI dengan masyarakat setempat melalui pembinaan teritorial, yang diakui oleh negara-negara lain termasuk oleh PBB.

Sungguh ironi, bila oleh masyarakat bangsa lain, TNI begitu dekat dan diterima kehadirannya, namun justru di tanah airnya sendiri, oleh sebagian kalangan, TNI justru disudutkan dan dinilai memperlakukan rakyatnya sendiri secara tidak manusiawi.

"Untuk itu, saya menyambut baik tim ini, karena tidak hanya fokus pada peristiwa dengan korban warga sipil, tetapi juga korban di kalangan prajurit TNI/Polri. Demikian juga dengan dugaan pelaku, dimana tim kali ini ingin mendalami berbagai kasus dengan dugaan pelaku dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)," ujarnya.

Menurut Letjen TNI Ganip Warsito, selama ini pihak TNI/Polri selalu disudutkan dengan berbagai kejadian dan seolah menutup mata bahwa akar permasalahan utama dengan berbagai dinamikanya yang terjadi, disebabkan karena  keberadaan KKSB.  Benar, bahwa permasalahan lain seperti  politik, ekonomi,  kesehatan,  pendidikan  dan  bidang lainnya  juga  sangat  penting  dan  kompleks.  Namun  harus diakui, bahwa ide separatis dari kelompok ini, dengan berbagai  front perjuangannya, merupakan permasalahan utamanya.

Di sisi lain disampaikan bahwa di daerah lain di Indonesia, proses pembangunan oleh Pemda setempat dapat berjalan baik dan kehidupan sosial masyarakat  dapat  berjalan normal karena tidak adanya Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di daerah tersebut. Dan dengan alasan itu pula, Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat mengirim pemuda dan pemudinya untuk melanjutkan studi ke berbagai daerah dengan pembiayaan dari dana otsus, karena dinilai lebih aman, lebih maju dengan kehidupan masyarakat yang normal.

"Selama terdapat Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di suatu wilayah, maka proses pembangunan di wilayah tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat tidak akan normal. Dan atas amanat Undang-Undang, TNI ditugaskan ke wilayah tersebut untuk mempertahankan  keutuhan wilayah negara," pungkasnya.(Pen Kogabwilhan III)

Tag:
kunjungiposko
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini