Rumusan Rapimnas Bakamla 2018, Perlunya Integrasi Pengelolaan Laut Nusantara

Redaksi Redaksi
Rumusan Rapimnas Bakamla 2018, Perlunya Integrasi Pengelolaan Laut Nusantara
puspen tni

JAKARTA, riaueditor.com - Kamis (29/3/2018) Diperlukan integrasi dalam pengelolaan laut Nusantara dengan penataan MDA (maritime Domain Awareness), Maritime Policy (pengelolaan kebijakan kelautan Indonesia) serta tata kelola dan kelembagaan di laut. Hal itu merupakan bagian dari hasil rumusan Rapimnas Bakamla RI tahun 2018 di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, yang pada hari ini menginjak kegiatan hari kedua, Kamis (29/3/2018).

Beberapa hasil rumusan telah disepakati bersama, pada sesi terakhir rapat yang dihadiri oleh perwakilan berbagai mitra maritime terkait. Sesuai tema yang diangkat, yaitu Optimalisasi Bakamla dalam menyinergikan kekuatan maritime nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka perlu dilakukan Optimalisasi, yaitu peningkatan kepada situasi luar biasa dalam menjawab tantangan dan ancaman yang berkembang pesat hingga menjadi super optimal.

Bakamla RI sebagai badan pemerintah yang menyinergikan mitra maritime/stakeholder yang berwenang di laut, jika dianalogikan seperti kabel serat optic yang didalamnya terdapat bermacam-macam fungsi kabel dan dibungkus dengan satu kabel besar yang kuat, maka Bakamla sebagai kabel besar tersebut.

Hasil Rapimnas itu juga menyatakan bahwa sinergi merupakan faktor utama dalam penegakan hukum yang lebih efektif, dimana ada beberapa poin penting dalam prioritas sinergi dan kerja sama Bakamla dengan mitra maritim, yaitu : perubahan kebijakan menjadi Single Agency Multi Task, penataan dalam pelaksanaannya, dan mengkonsepkan implementasi Operasi Kamla melalui sinkronisasi Rencana, Identifikasi peralatan dan SDM, identifikasi sektor rawan pelanggaran, penentuan strategi operasi, penyusunan peta kerawanan dan penusunan rencana operasi secara bersama.

Hasil rapimnas juga merumuskan perlunya komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing lembaga, serta dibutuhkan sinkronisasi legalisasi/hukum perundang-undangan untuk mengatur tupoksi dan area tanggung jawab.

Sementara itu, acara Rapimnas juga berlanjut secara internal pada hari ke-2 (29/3) di hadiri para pimpinan Bakamla. Acara dibuka Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol Arifin, M.H., yang dalam sambutannya menekankan pada terobosan-terobosan baru tanpa melanggar aturan yang ada. Irjen Pol Arifin juga menanggapi tentang penguatan Bakamla RI melalui Inpres tentang keamanan dan keselamatan laut. 

Dikatakannya, bahwa semua perlu diupayakan dalam rangka untuk penguatan dan pengembangan Bakamla RI menjadi lebih baik dari semua sektor.

Agenda acara pada Rapimnas hari kedua adalah untuk memaparkan evaluasi kegiatan tahun 2017, pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 dan rencana kerja pada tahun 2019 dari masing-masing kedeputian dan kantor zona kamla maritim, dengan nara sumber atau pemapar yaitu Direktur Udara Maritim Laksma TNI Guntur Wahyudi, Direktur Strategi Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si(Han), Direktur Data dan Informasi Laksma TNI Gendut Sugiono, S.H., Kazona Maritim Barat Laksma TNI Eko Murwanto, Kazona Maritim Tengah Brigjen (Pol) Drs Bastomy Sanap S.H., M.B.H. M.Hum., dan Kazona Maritim Timur Vetty Vionna Salakay, S.H., M.Si. (puspentni)

Tag:
integrasilautpengelolaan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini