Deputi Inhuker Bakamla Teken MoU dengan Pemkab Pandeglang

Redaksi Redaksi
Deputi Inhuker Bakamla Teken MoU dengan Pemkab Pandeglang
puspen tni

BANTEN, riaueditor.com - Rabu (9/5/2018), Bakamla melalui Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H. dan Pemkab Pandeglang melalui Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. menandatangani Nota Kesepakatan Bersama/ Memorandum of Understanding (MoU)  tentang Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut, di Kantor Pemkab Pandeglang, Jl. A. Satriawijaya Nomor 1 Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (9/5/2018).

Turut serta mendampingi Deputi Inhuker Bakamla antara lain Kepala Biro Umum Bakamla Brigjen Marinir Sandy M. Latief, Kepala UPH Brigjen Pol Drs. Frederik Kalalembang dan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M.

Dalam sambutan Kepala Bakamla Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. yang dibacakan Deputi Inhuker Bakamla, mengatakan bahwa MOU ini sangat penting mengingat isu-isu kemaritiman telah berkembang menjadi sangat krusial, tidak saja terkait dengan aspek kepentingan jalur pelayaran atau aspek ekonomi dengan potensi yang terkandung di laut, akan tetapi juga telah meluas dengan kepentingan lain seperti kepentingan kedaulatan, keamanan dan keselamatan. Guna optimalisasi tugas pokok Bakamla, maka dukungan dan kerjasama serta sinergitas dengan Pemerintah Daerah sangatlah dibutuhkan, katanya.

Oleh karena itu, jelasnya lebih lanjut,  penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah yang sangat tepat guna menyelaraskan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan sesuai perundang-undangan. 

Bupati Pandeglang dalam sambutannya juga  mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari dibuatnya nota kesepakatan bersama antara Bakamla dengan Pemkab Pandeglang selain dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan di laut  yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Kabupaten Pandeglang,  juga sebagai pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, juga peningkatan sumber daya manusia dibidang keamanan dan keselamatan di laut.

Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, dilakukan penandatanganan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

Pertama yaitu PKS antara Bakamla dan Pemkab Pandeglang tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Desa Maritim di Wilayah Kabupaten Pandeglang, dengan ruang lingkup pembentukan desa maritim dan Pemberdayaan masyarakat desa maritim. Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Inhuker Bakamla Irjen Pol. Dr. Abdul Gofur, Drs.,M.H dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si .

Selanjutnya PKS kedua yaitu antara Bakamla dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Pemkab Pandeglang tentang Diklat Pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat Pesisir Pandeglang, dengan ruang lingkup meliputi penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Basic Safety Training  (BST) Kapal Layar Motor (KLM), yang ditandatangani oleh Deputi Inhuker Bakamla dengan Ketua STIP Jakarta Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si.(puspentni)

Tag:
MoUbakamlateken
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini