Bakamla RI Gelar Diskusi Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia

Redaksi Redaksi
Bakamla RI Gelar Diskusi Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia
Puspen TNI

JAKARTA - Kamis, 5 Desember 2019. Bakamla RI menggelar kegiatan Round Table Discussion Group (RTDG) guna membahas Naskah Akademik Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R membuka langsung acara Round Table Discussion Group dalam rangka pembahasan Naskah Akademik Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia.

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R dalam sambutannya mengatakan, Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Merupakan tanggungjawab atau kewajiban Indonesia untuk mengamankan pelayaran internasional yang telah ditentukan, sekaligus mengandung potensi ancaman keamanan dan kedaulatan. "Laut tidak bisa di duduki, laut tidak bisa dipagari tapi bisa dikendalikan dengan data intelijen yang akurat," jelas Laksdya Taufiq.

Kepala Bakamla RI melanjutkan, dalam menjawab permasalahan keamanan laut tersebut, Bakamla RI memiliki tanggung jawab dalam menyusun Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu Fungsi Bakamla RI Berdasarkan Pasal 62 Huruf A Undang–undang 32 Tahun 2014, yaitu Menyusun Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Ditegaskan pula dalam Amanat Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Kepada Kepala Bakamla RI Pada Tanggal 9 September 2018, agar Bakamla RI Menyusun Kebijakan Nasional antara lain Cetak Biru/Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia.

"Fokus dalam penyusunan Blueprint ini adalah kebijakan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia; Sinergi dan Intergrasi Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut; Intergrasi Sistem Informasi dan Sistem Peringatan Dini; Sinergi Penegakan Hukum serta Sarana dan Prasarana," jelas Laksdya Taufiq.

Menutup sambutannya, Laksdya Taufiq berharap dengan tersusunnya Naskah Akademik Blueprint Kebijakan Pengamanan laut ini dapat di implementasikan dan menjadi pedoman serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan di laut, Sekaligus menjawab amanat dari Presiden RI.

Pelaksanaan Round Table Discussion Group dipimpin langsung oleh Direktur Strategi Laksma Bakamla Sandy M Latief.

Turut hadir pejabat Bakamla yaitu Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Bakamla  Drs. Hariadi, S.H, pejabat Eselon II,III dan IV, Tim Perumus dan Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.(bakamla)

Tag:
diskusilautpengamanan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini