Koalisi Gemuk, Tantangan Besar Jokowi dan Potensi Oligarki

Redaksi Redaksi
Koalisi Gemuk, Tantangan Besar Jokowi dan Potensi Oligarki
(dok. Istimewa)
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berfoto bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10).

JAKARTA - Sepuluh hari sebelum pelantikan periode kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Usai pertemuan dengan SBY, Jokowi menyebut ada kemungkinan komposisi koalisi partai yang mendukungnya bertambah. Ia membuka peluang Demokrat untuk merapat ke koalisinya.

Keesokan harinya, giliran rival Jokowi di dua pilpres, Prabowo Subianto, yang menyambangi Istana. Ketua Umum Partai Gerindra itu datang atas undangan langsung dari Jokowi.

Pada momen itu, Jokowi menyampaikan peluang Gerindra merapat. Ucapan itu pun direspons Prabowo dengan menyatakan kesiapan membantu pemerintahan meski juga menyatakan siap jadi penyeimbang.

Gerindra dan Demokrat memang santer dikabarkan merapat ke pemerintahan usai kalah di Pilpres 2019. Keduanya dikabarkan punya misi masing-masing terkait 2024.

Demokrat tengah menyiapkan sang 'putra mahkota', Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melaju di pilpres berikutnya. Sementara Gerindra dikaitkan dengan posisi strategis di kabinet, khususnya kementerian soal pangan, air, dan energi.

Terbaru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkfli Hasan juga diundang ke Istana kemarin. Jokowi mengakui membahas koalisi bersama PAN.

Masuknya Gerindra dan Demokrat ke barisan Jokowi, akan menambah gemuk koalisi. Sebelumnya, koalisi Jokowi-Ma'ruf diisi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP. Koalisi juga diisi parpol non-parlemen yakni Hanura, PBB, PKP, dan dua pendatang baru: PSI dan Perindo.

Jumlah kursi parpol koalisi Jokowi di parlemen menguasai 349 kursi. Jika Demokrat, Gerindra dan PAN jadi bergabung, maka KIK akan menguasai 525 dari 575 kursi di DPR RI. Hanya PKS dengan perolehan 50 kursi yang ada di luar pemerintahan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan masuknya dua partai besar itu bakal membuat koalisi pendukung Jokowi menjadi gemuk.

Adi menyampaikan koalisi yang teramat besar berpotensi menimbulkan konflik internal. Sebab setiap partai punya kepentingan yang berbeda.

"Akan terjadi obesitas koalisi nanti, dan itu bisa dipastikan obesitas koalisi di parlemen. Kalau obesitas itu tidak di-maintain dengan baik, akan terjadi benturan-benturan, hambatan psikologis di sana karena bukan perkara mudah menyatukan orang yang selama ini beda pandangan," kata Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (14/10).

Adi menyampaikan pembagian jatah kekuasaan tak jadi jaminan bagi partai politik untuk tak saling menimbulkan konflik.

Hal itu malah akan jadi bom waktu jika Jokowi tidak mampu mengelola kekuatan koalisi yang sangat besar tersebut.

"Jokowi harus jadi panglima terakhir yang bisa meredam potensi, gejolak-gejolak parpol yang berbeda secara ideologi dan kepentingan. Satu-satunya pintu terakhir ya Presiden, mandataris rakyat, yang punya hak prerogatif mengatur dan menertibkan partainya," tutur Adi.

Dihubungi terpisah, Peneliti politik LIPI Siti Zuhro berkata gemuknya koalisi Jokowi berpotensi negara akan dikuasai elite semata.

Siti menyampaikan sistem presidensial idealnya mengedepankan asas pengawasan dan keseimbangan atau check and balances. Namun dengan bergabungnya Gerindra dan Demokrat, maka Jokowi sebagai eksekutif bakal mendapat dukungan mayoritas di legislatif.

"Idealnya demokrasi itu check and balances, mengoptimalkan representasi di DPR. Tapi melihat 'pertemanan besar' yang harus dilakukan karena harus mengakomodasi (pihak yang kalah pilpres), politik harmoni, dampak harmoni itu asyik untuk para elite," kata Siti kepada CNNIndonesia.com.

Sinyal menuju oligarki itu, kata Siti, semakin jelas dengan pernyataan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang menyatakan Prabowo dan Surya Paloh sepakat amendemen UUD 1945 secara menyeluruh.

Dia mengkhawatirkan amendemen ini hanya akan menguntungkan elite, seperti mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.

Siti berujar hal ini menjadi alarm bagi masyarakat sipil untuk mewaspadai kekuasaan. Menurutnya saat sebagian besar elite berada dalam satu barisan, masyarakat sipil bersama media massa bisa menjadi penyeimbang kekuasaan.

"Ini saatnya kita menggalang konsolidasi civil society. Kita tidak boleh memberikan kepercayaan absolut, penuh, hanya kepada DPR yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat harus bangkit, cerdas merespons permasalahan di negara bangsa," ujarnya.

(cnnindonesia.com)

Tag:
jokowikoalisioligarki
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini