KPU Pelalawan Bacakan Jawaban Termohon, Yusril Bacakan Keterangan Pihak Terkait

Redaksi Redaksi
KPU Pelalawan Bacakan Jawaban Termohon, Yusril Bacakan Keterangan Pihak Terkait
zul/riaueditor.com
JAKARTA, riaueditor.com - Sidang Pendahuluan tahap II mendengarkan keterangan KPU Kabupaten Pelalawan dan pihak terkait di panel II, Kamis (14/01/2016). KPU Pelalawan di wakili langsung oleh Asmadi SH,MH menyatakan dalil permohonan pemohon (Zukri - Anas) tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Tidak memenuhi persyaratan, untuk itu permohonannya harus ditolak. Begitu juga dengan materi gugatannya dalam permohonan semua telah dijawab oleh KPU Pelalawan. Demikian disampaikan saat sidang Pendahuluan jawaban KPU di Mahkamah Konstitusi.

Sementara sebagai keterangan pihak terkait di bacakan Prof DR Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pihak terkait Harris-Zardewan (Haza).

T Zulmizan sebagai Ketua Koalisi yang berada di MK menyatakan, adanya jawaban KPU dan keterangan pihak terkait terhadap permohonan pemohon (ZA) akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, Senin (18/01) pekan depan.

Menurut Zulmizan, Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak menyebutkan bahwa permohonan pemohon, hanya dapat disengketakan jika maksimal 2 persen perbedaan perolehan suara. Diluar itu, putusan KPU atas penetapan pemenang pilkada dianggap sah.

Dikatakannya Melihat perkembangan sidang dari perkara kab/ kota lain yang sudah disidangkan yang kasusnya lebih kurang sama dengan yang terjadi di Pilkada Kabupaten Pelalawan. Insya Allah optimis KPU Kabupaten Pelalawan selaku pihak termohon akan memenangkan perkara ini atau dengan kata lain permohonan/ gugatan pihak ZA akan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi, karena hal tersebut yang menjadi dasar pemohon mengajukan sengketa.

Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 juncto Peraturan MK No. 5 Tahun 2015 maka pihak ZA seharusnya tidak mempunyai legal standing mengajukan permohonan/ gugatan ke MK, karena persentase perbedaan perolehan suara HAZA dengan ZA adalah 2,24%, sedangkan limit yang dibuat MK adalah maksimal 2% dan untuk Pilkada Kabupaten Pelalawan hanya maksimal 1.5 persen. Jika mengacu ke Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 juncto Peraturan MK No. 5 Tahun 2015 maka pihak ZA seharusnya tidak mempunyai legal standing mengajukan permohonan/ gugatan ke MK, karena selisih suara HAZA dengan ZA adalah 2,24%, sedangkan limit yg dibuat MK adalah maksimal 2%, tutup Ketua KRPB.(zul)
Tag:
pilkadapelalawan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini