KPK: Anggota Legislatif Jangan Cari Pendapatan Tambahan

Redaksi Redaksi
KPK: Anggota Legislatif Jangan Cari Pendapatan Tambahan
republika/Tahta Aidilla
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja
PEKANBARU, riaueditor.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja meminta anggota DPRD tidak mencari pendapatan tambahan karena tersandera konstituen atau untuk mengembalikan modal ketika menjadi wakil rakyat sehingga sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

"Jangan karena tersandera sudah keluarkan banyak modal saat pemilu, lalu terjebak korupsi. Jangan juga tersandera konstituen karena untuk terpilih lagi sehingga mencari pendapatan tambahan. Jadi tidak boleh ada gaji lain," katanya di Pekanbaru saat melakukan diseminasi buku putih perspektif antikorupsi kepada anggota DPRD Riau dan DPRD Pekanbaru, Kamis.

Dia menjelaskan, kalaupun politik uang sudah menggejala di Riau dan anggota dewan yang terpilih ketika itu melakukannya, maka biarkanlah itu menjadi sejarah yang diharapkan tidak terulang lagi. Dia meminta untuk melupakan itu dulu dan anggap saja sebagai sedekah yang akan dibalas di hari akhir.

"Kesimpulannya jangan mencalonkan kalau tak cukup modal. Ini sebenarnya sangat ironis karena terjadi hampir di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Kemudian dia meminta agar anggota dewan untuk lebih dulu memperbaiki negeri ini karena tidak mungkin rakyat yang jumlahnya banyak yang harus memulainya. Menurut dia, menjadi abdi negara itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan.

Hal itu dikatakannya saat menjawab pertanyaan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril yang meminta KPK melegalkan anggota dewan untuk mencari pendapatan tambahan karena penghasilan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan konstituen pemilihnya

"Setiap bulan penghasilan yang diterima sekitar Rp20 jutaan. Pejabat dipilih negara, tapi anggota dewan dipilih ribuan masyarakat," katanya.

Akibatnya, kata Politisi Golkar ini, anggota dewan memanfaatkan fungsi anggaran dan pengawasan yang menciptakan perilaku menyimpang karena kurangnya pendapatan. Karena itu dia meminta KPK memberikan legalisasi keuangan kepada anggota dewan untuk membantu konstituen dan masyarakat daerah pemilihan.(ROL)
Tag:
penghasilantambahan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini