Bupati Rohul: ASN dan Kades Jaga Netralitas Pilgubri 2018 dan Pemilu 2019

Redaksi Redaksi
Bupati Rohul: ASN dan Kades Jaga Netralitas Pilgubri 2018 dan Pemilu 2019
ys/riaueditor.com

PS.PANGARAIAN, riaueditor.com - Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohul Ir Damri Harun, mewakili Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (12/3) lalu di halaman kantor bupati menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 dan Pemilu 2019.

 

Penandatangan Pakta Integritas dilakukan usai Apel Bersama Sosialisasi Netralitas ASN dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Rohul.

 

Hadir antara lain, Dandim 0313 KPR Letkol Inf Beny Setiyanto, Kapolres Rohul‎ AKBP Yusup Rahmanto SIK MH, Ketua PN Pasirpangaraian Sarudi SH, Kakan Kemenag Rohul Drs H Syahrudin MSy, Ketua Bawaslu‎ Provinsi Riau, Rusidi Rusdan SAg MPdi, para Kepala OPD, Camat, Kades dan para ASN di lingkungan Pemkab Rohul.

 

Bupati ‎Sukiman mengatakan, ada 10 poin dalam Pakta Integritas yang harus ditaati seluruh ASN dan Kades pada Pilgubri 2018 dan Pemilu 2019. Diharapkan para ASN tidak terlibat dalam politik praktis, sama seperti TNI dan Polri. Demi terciptanya Pilgubri dan Pemilu yang aman, tertib dan lancar, sehingga rakyat memilih dengan hati nurani. Untuk itu pengawasan dilakukan di bawah kendali Sekda. Bagi ASN yang ketahuan terlibat politik praktis tentunya akan diberikan sanksi, ungkap bupati.

 

‎‎Sedangkan Ketua Bawaslu‎ Provinsi Riau, mengharapkan‎ setelah dilakukan penandatanganan pakta integritas, ada komitmen dari seluruh kepala daerah di Riau,khususnya di Rohul untuk betul-betul berjalan penuh dengan integritas dan zero pelanggaran. Diharapkan indikasi pelanggaran yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi ke depan. Tentu diperlukan komitmen dari seluruh ASN dan Kades untuk tidak melibatkan diri, tandasnya.

 

Bawaslu sudah memproses sekira 34 indikasi pelanggaran yang dilakukan ASN, dan salah satunya dari Kabupaten Rohul. Sedangkan indikasi pelanggaran dilakukan Sekda Kota Pekanbaru sudah selesai. 26 di antaranya sudah direkomendasikan ke empat lembaga berwenang di Jakarta, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menpan Reformasi Birokrasi, serta Kemendagri dalam hal ini Irjen Kemendagri dan Otonomi Daerah.

 

Menjawab pertanyaan, Rusidi mengaku ada satu orang oknum Panwas di Kabupaten Indragiri Hilir dan sudah di-PAW, terangnya. (adv/hum)

Tag:
ASNKadesnetralitassosialisasi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini