Kompetensi Sejumlah Kepsek di Pekanbaru Dipertanyakan

Redaksi Redaksi
Kompetensi Sejumlah Kepsek di Pekanbaru Dipertanyakan
Irfan Maidelis
PEKANBARU, riaueditor.com - Sejumlah Kepala sekolah (Kepsek) Negeri  dan Swasta di kota Pekanbaru dinyatakan tak lulus dalam seleksi Pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon Kepsek yang dimumkan pada Senin (7/11)  kemarin. Alhasil, kompetensi mereka sebagai Kepsek menjadi pertanyaan bagi sesama wartawan yang biasa mangkal di Dinas Pendidikan (Disdik) kota Pekanbaru.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik Pekanbaru, Irfan Maidelis saat dikonfirmasi masalah itu, Rabu (9/11), membenarkan adanya beberapa peserta yang juga ada pejabat Kepsek dinyatakan tak lulus seleksi Diklat.

Irfan mengatakan, dengan gagalnya sebagian peserta dalam seleksi Diklat tersebut, mereka terancam tak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Sementara, berdasarkan Permendiknas nomor 28 tahun 2010, kepemilikan sertifikat Kepsek merupakan salah satu syarat menjadi Kepsek.

Pada seleksi NUKS tahun ini, terang Irfan, sebanyak 118 orang terdiri dari Kepsek, Wakil Kepsek dan guru dengan rincian SMP ada 43 peserta, semuanya kepala sekolah. SMA 26 orang, SMK 30 orang. Selebihnya peserta dari Kepsek SD. Hanya saja dari hasil seleksi ada sejumlah peserta yang di nyatakan tak lulus dan ada yang ikut remedial.

”Hasil sudah diumumkan, Senin (7/11)  kemarin ada beberapa Kepsek yang tak lulus Diklat selama 5 hari kemarin. Peserta yang gagal bisa mengulang,” kata Irfan.

Sementara itu berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2010, kata Irfan, yang berhak mengeluarkan NUKS hanya Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS)  Solo bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau dan Disdik Kota Pekanbaru.

Irfan menerangkan, Kepsek yang belum memiliki NUKS, tidak berhak menandatangani ijazah dan ini akan berlaku tahun 2017 mendatang. Hanya saja, untuk melaksanakan UNKS dari dana APBN dan APBD, pemerintah tidak sanggup, maka peserta mendaftar malalui Mandiri.

“Sebenarnya biaya peserta yang tanggung sendiri, Disdik tidak memaksa. Namun demikian, ini merupakan syarat wajib bagi kepala sekolah untuk pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tahun depan kita sudah usulkan dalam APBD 2017 untuk 50 orang,” sebut Irfan. (fin)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini