KPK Beberkan Sejumlah Penyimpangan Dana Pendidikan Kepada Mendikbud

Redaksi Redaksi
KPK Beberkan Sejumlah Penyimpangan Dana Pendidikan Kepada Mendikbud
(Doc. Net)
Gedung KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak terjadi penyimpangan dana pendidikan di berbagai daerah.

Sekalipun angkanya kecil-kecil, namun kata KPK jika dikumpulkan jumlahnya juga cukup besar.

"Anggaran pendidikan cukup besar. Kemudian kalau terjadi penyimpangan kecil-kecil tapi di wilayah sangat luas kalau dikumpulkan besar," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK usai melakukan pertemuan tertutup dengan Mendikbud, Muhadjir Efendy di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, (08/01/2019).

Menurut Agus, Kemendikbud bekerja sama dengan KPK akan membuat sistem guna mempermudah pengawasan dana pendidikan di berbagai daerah.

"Kami dengan Pak Mendikbud masing-masing bentuk tim untuk kemudian melaukan e-monitoring. Itu nanti dimasukkan dalam platform JAGA kita. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dikontrol penggunaan dana pendidikan di daerah, yang akibat desentralisasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan kemudian tangannya tidak sampai daerah. Kita fasilitasi harmonisasinya dengan Kemendagri dengan teman-teman Pemda kabupaten dan provinsi," jelasnya.

KPK juga menyoroti masalah pelaksanaan Bimbingan Belajar (Bimbel) yang dilakukan guru. Hal itu dianggap KPK akan terjadi konflik kepentingan, karena guru juga memberikan nilai kepada siswa di sekolah.

Menurut KPK, hal itu semestinya tidak dilakukan oleh para guru.

"Banyak yang harus diperhatikan. Kita sampai tadi bicarakan bimbingan belajar untuk murid yang gurunya, yang nanti di sekolah memberi nilai itu juga melanggar prinsip conflict of interest Itu mestinya nggak boleh dilakukan," tuturnya.

Perketat Pengawasan

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Efendy mengapresiasi upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi anggaran pendidikan.

Muhadjir juga menyambut positif kinerja KPK dalam melakukan penindakan kepada oknum yang menyelewengkan dana pendidikan.

"Untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2019. Tentu saja datang untuk mengapresiasi ke KPK paling tidak 2018 telah menorehkan kesan tersendiri bagi Kemendikbud karena banyak kasus korupsi di sektor pendidikan yang bisa diselesaikan atau bisa ditangani KPK. Ini punya efek jera yang menurut saya bagus dan kita harap akan bisa dilakukan di 2019," papar Muhadjir.

Dia juga bicara soal kasus dugaan pemerasan kepala SMP di Kabupaten Cianjur oleh Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar.

Menurutnya, peningkatan pengawasan yang disepakati dengan KPK juga bertujuan mencegah berulangnya kasus tersebut.

Oleh karena itu, dirinya sengaja hadir ke KPK dalam rangka menerima masukan guna perbaikan sistem, untuk menghindari penyelewengan dana pendidikan.

"Pencairan sebenarnya sudah langsung. Tapi namanya niat tidak baik itu bisa banyak cara kan. Jadi sebetulnya dana itu mestinya harus diterima langsung. Makanya kami konsultasi dengan KPK sistem apa lagi yang harus disempurnakan untuk meminimalisir praktek-praktek yang tidak terpuji dalam penggunaan anggaran pendidikan," tutur Muhadjir.

(jarrak.id)

Tag:
danapendidikanpenyimpangan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini