Bahas Problem Pendidikan, Rostiuli Purba Gelar Pertemuan dengan Wartawan

Redaksi Redaksi
Bahas Problem Pendidikan, Rostiuli Purba Gelar Pertemuan dengan Wartawan
fin/riaueditor.com
Anggota DPD RI, Rostiuli Purba (baju hijau) saat berdialog dengan para wartawan di kediamannya, Jumat sore (14/04/17).

PEKANBARU, riaueditor.com - Kendati tak reses, namun Rostiuli Purba betul-betul memanfaatkan hari libur nasional keagamaan hari ini, Jumat (14/04/17). Selain bercengkrama dengan keluarga, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini juga menyempatkan diri menyerap aspirasi melalui para kuli tinta yang membidangi pendidikan.

“Lima bulan terakhir ini saya di Komite III membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Ini bukan jadwal reses, melainkan hanya bercengkerama dengan keluarga. Yah, sudah sekalian aja saya ketemu dengan teman-teman wartawan yang membidangi pendidikan,” terangnya.

Rostiuli mengatakan, selama ini dirinya lebih memilih bertemu langsung dengan masyarakat. Selama 3 tahun menjadi anggota DPD RI dirinya sudah berkeliling di berbagai pelosok daerah, seperti di Kabupaten Rohil, Meranti, Inhil, Rohul dan daerah lainnya di Provinsi Riau.

Anggota DPD RI Dapil Riau ini mengaku, dirinya sengaja mengundang para wartawan khusus yang membidangi pendidikan. Alasannya, para wartawan lah yang banyak tahu persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia pun membuka dialog dengan wartawan untuk menyampaikan temuan apa saja yang berkaitan dengan masalah pendididkan di lapangan.Kesempatan emas itu kemudian dimanfaatkan oleh wartawan untuk menyampaikan permasalahan.

Diantaranya, kebijakan Pemprov Riau yang menghapus bea siswa dua tahun terakhir, persoalan kurikulum yang selalu berubah kala ganti Menteri Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang tak layak, ketidaktransparansi penggunaan BOS dan banyak lagi.

Menyikapi hal itu, anggota Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, pariwisata dan kebudayaan ini, berjanji akan menyampaikan persoalan ini ke Kemendikbud melalui Ketua Komite III, Hardi S. Hut.

“Masa iya wartawan tak dibolehkan melihat penggunaan dana BOS. Itu kan bukan rahasia negara. Kalau seperti ini bisa-bisa nanti seperti kasus Panti Asuhan yang terjadi di Tenayan Raya akibat ketertutupan pihak pengelola,” ujarnya.

Rostiuli mengaku, meski kewenangan DPD tidak sehebat kewenangan DPR, namun masukan seperti ini dinilai sangat bermanfaat untuk kemudian ditindaklanjutu di tingkat Kementerian.

“Yah minimal masukan ini kita sampaikan ke tingkat Dirjen,” ucap Rostiuli menutup dialog. (fin)

Tag:
gelarpertemuanwartawan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini