Kementerian Keuangan Gandeng BPKP Riau Gelar Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

Redaksi Redaksi
Kementerian Keuangan Gandeng BPKP Riau Gelar Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
istimewa

PEKANBARU - Penyerapan dana desa di Provinsi Riau masih rendah secara nasional. Realisasi dana desa sampai dengan tanggal 17 September 2021 baru sebesar 930,59 Milyar Rupiah atau 62,6 persen dari total pagu anggaran sebesar 1,48 trilliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Ismed Saputra, Rabu (22/9/2021) mengatakan, masih rendahnya penyerapan dana desa di Riau disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa yang masih terbatas untuk tingkat Sumber Daya Manusia.

"SDM disini khususnya yang terampil dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa," kata Ismed disela pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan SIA BUMDES kepada para pegawainya di Ruang Aula Kanwil DJPb lantai 2 Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (22/9/2021).

Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Keuangan di Provinsi Riau yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau tersebut digelar dalam rangka monitoring dan edukasi kepada operator pengelola keuangan desa.

Ismed mengungkapkan, aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP sebagai aparat pengawasan keuangan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan desa di seluruh Indonesia.

Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang mencairkan dana desa mengharapkan desa-desa dapat mengelola uang yang telah diberikan dari negara dengan akuntabel dan tentunya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di desa.

"Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan dan adanya kewajiban perpajakan pada dana desa perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak," ujarnya.

Ismed mengatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan diharapkan dapat membantu aparat desa dalam mengelola keuangannya karena saat ini banyak program-program dari pemerintah yang sasaran utamanya adalah penduduk desa dan jumlah anggarannya yang besar.

"Aplikasi produk dari BPKP ini perlu dipelajari bersama sehingga bisa menjadi bekal dalam pembinaan dan monitoring kepada desa-desa di Riau. Sebanyak 1591 desa di Provinsi Riau perlu mendapatkan edukasi terkait pengelolaan keuangan desa dan perlu dikawal bersama untuk Indonesia yang maju dan sejahtera," katanya.

(MCR)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini