Ikuti Rakornas Kelapa Sawit, Kadis Perkebunan Bengkalis: Program PSR Dipermudah

Redaksi Redaksi
Ikuti Rakornas Kelapa Sawit, Kadis Perkebunan Bengkalis: Program PSR Dipermudah
Foto: Diskominfotik Bengkalis

BENGKALIS - Bupati Bengkalis diwakili Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelapa Sawit yang dilakukan di ruang pertemuan Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 27 Februari 2023.

Kegiatan yang dibuka Menteri Pertanian RI, H Syahrul Yasin Limpo ini mengusung tema 'Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia Tahun 2023 menuju Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat', sehingga diharapkan mampu membangun sinergi para pihak yang berkepentingan dalam mendukung percepatan peremajaan kelapa sawit rakyat.

"Dalam pengarahan Pak Menteri menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah masa depan Indonesia hari ini dan esok. Bahwa kitalah pejuang dari rakyat Indonesia, kitalah yang akan membagikan kesejahteraan yang lebih baik. Ketiga hal inilah yang harus muncul dalam sistem thinking kita hari ini, sehingga kita akan bekerja dan berusaha dengan lebih baik," ujar Kadis Perkebunan menjelaskan.

Selanjutnya, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa kelapa sawit adalah salah satu strategi paling dasar yang sudah membuktikan bahkan di saat-saat covid lalu, pertumbuhan ekspor Indonesia di atas 600 trilyun (90 persen) dalam setahun.

"Bapak Menteri mengharapkan para pihak yang terlibat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat menjadi pejuang dalam meningkatkan produksi dan produktivitas sawit di Indonesia," sebut Mohammad Azmir.

Diceritakannya, pada tahun lalu muncul Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022, untuk dapat mengikuti program PSR dan mendapatkan dana hibah sebesar 30 juta per hektar lahan kelapa sawit yang akan diremajakan.

Tetapi pemilik kebun harus mendapatkan surat keterangan tidak berada di kawasan hutan dari Dirjen Planologi Kehutanan yang mempunyai unit kerja di daerah yaitu BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan). Kemudian surat keterangan tidak berada dalam HGU atau kepemilikan lain dari Kantor Pertanahan dan surat keterangan tidak berada dalam kawasan lindung gambut dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK.

"Sehingga persyaratan tersebut dianggap sangat memberatkan pekebun dari Provinsi Riau, khususnya pekebun sawit kita dari Kabupaten Bengkalis yang notabenenya sebagian besar lahannya berada dalam kawasan gambut. Dengan kondisi tersebut, selama tahun 2022 tidak ada lahan kebun sawit rakyat yang mendapat rekomendasi teknis sehingga realisasi program peremajaan selama tahun 2022 adalah nol di seluruh Indonesia," jelas Azmir.

Atas kondisi tersebut, memunculkan protes dari pekebun dan dinas perkebunan di daerah sehingga melalui Permentan Nomor 19 Tahun 2023, syarat bahwa lahan tidak berada dalam kawasan lindung gambut tidak lagi menjadi persyaratan.

"Tidak adanya rekomtek selama tahun 2022 mengakibatkan trend penurunan pengeluaran dana BPDP-KS. Hal ini menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi pekebun sawit di Kabupaten Bengkalis untuk meremajakan kebun sawitnya, karena persyaratannya tidak lagi sulit," katanya.

"Tata kelola kebun yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktifitas atau produksi kebun kelapa sawit yang tentunya akan meningkatkan pendapatan pekebun yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan pekebun itu sendiri. Sehingga kita berharap terwujud vsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang masyarakat Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera," tutupnya menambahkan. (inf/dkf)

Tag:
PSRdipermudahrakornassawit
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini