Soal Dugaan Korupsi Proyek Paving Block dan Gapura, Kepala BPMPD Pelalawan Bungkam

Redaksi Redaksi
Soal Dugaan Korupsi Proyek Paving Block dan Gapura, Kepala BPMPD Pelalawan Bungkam
Kepala BPMPD Kabupaten Pelalawan, Zamur Das

PEKANBARU, riaueditor.com - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan, Zamur Das hingga kini masih tetap membisu dan tutup mulut kepada awak media terkait dugaan korupsi pada pelaksanaan pemasangan paving block dan gapura di sejumlah desa di Pelalawan.

Kendati awak media sudah berulang kali menghubungi lewat ponselnya ke nomor 0813721****7 selama sepekan terakhir, hingga Sabtu (28/10/2017) siang, Zamur Das tetap tidak ingin memberikan komentar atau penjelasan apupun seputar pelaksanaan proyek tersebut yang saat ini sedang berlangsung.       

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan kegiatan pemasangan paving block dan gapura selamat datang di sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Pelalawan yang didanai APBD 2017 Kabupaten Pelalawan senilai kurang lebih Rp 5 miliar.

Diduga kuat dalam pelaksanaanya terjadi penyelewengan antara penyelenggara dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMdes) Pelalawan dengan pihak ketiga alias rekanan.    

Dimana, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di lapangan, pelaksanaan kegiatan tersebut seharusnya dilakukan proses lelang atau tender sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan justru dilakukan proses Penunjukan Langsung (PL) Pekerjaan Pemasangan Paving Block dan Pembangunan Gapura Selamat Datang itu kepada rekanan pilihan BPMPD Pelalawan.

Dalam PL tersebut, para rekanan dijatah Rp 200 juta setiap satu paket untuk pembuatan Paving Block dan Gapura dalam satu kelurahan atau desa.     

Belakangan anggaran yang digelontorkan untuk setiap kontrak PL yang diberikan kepada rekanan, malah terjadi potensi kerugian, akibat kesalahan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pada item pekerjaan pembuatan paving block yang terjadi selisih harga mencapai Rp 60 ribu per meternya.

Salah hitung tersebut berdampak kepada rekanan dan penyelenggara, dimana pihak BPMPD selaku penyelenggara seharusnya melakukan pemotongan budgeting kontrak awal PL tersebut kepada para rekanan.

Akan tetapi di lapangan, pihak PBMPD malah membiarkan begitu saja kegiatan tersebut terus berlangsung, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara yang bisa mencapai ratusan juta. 

Pihak BPMPD sendiri, diduga sengaja melakukan kegiatan tersebut berlangsung, lantaran disinyalir ada indikasi ‘kesepakatan’ atau deal-deal tertentu untuk berkaloborasi melakukan praktek manipulasi dugaan korupsi dengan rekanan.         

Zainuddin selaku tokoh pemuda yang juga pengurus lembaga swadaya masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih Pelalawan mendesak Kejaksaan dan Tipikor Polres Pelalawan untuk menindaklajuti dugaan salah hitung yang berujung merugikan negara ini. "Aparat harus jeli dan mau menyidiknya," ujarnya.

Ia menuturkan proyek ini adalah aspirasi anggota dewan Pelalawan yang dilakukan penunjukan langsung oleh BPMPD Pelalawan. Namun sudah lebih dari 2 tahun terjadinya salah hitung dalam per meter kubik paving block itu.

Disebutkannya, selisih Rp60 ribu permeter dari Rp 210 ribu permeter kubik yang diberikan BPMPD kepada rekanan dinilai cukup fantastis. Padahal jika saja pembuatan paving block dilakukan Rp150 ribu saja permeternya para rekanan dirasa sudah beruntung besar.

Perbandingannya lanjut Zainuddin, beberapa kontraktor malah mengaku kalau untuk pembuatan 1 meter kubik paving block cukup hanya cukup Rp90 ribu saja, artinya kontaktor sudah bisa meraup untung hampir 50 persen dari kegiatan pembuatan paving block tersebut.

Terkait hal ini, Drs Zamur Das selaku Kepala BPMDes Pelalawan saat dikonfirmasikan lewat ponselnya, Sabtu (21/10/2017) siang mengaku belum bisa menjelaskan tentang kesalahan hitung pada kegiatan proyek PL tersebut, namun ia minta hendaknya wartawan bersangkutan lebih dahulu melakukan konfirmasi kepada PPK.

"Maaf saya lagi ada acara di Bangkinang Kampar, silahkan untuk menjumpai PPKnya, nanti saya akan kirim nomor PPK itu," jawab Zamhur seraya menjanjikan PPK tersebut akan menghubungi awak media ini.

Namun Setelah ditunggu-tunggu beberapa hari, PPK yang dimaksud tak kunjung memberikan penjelasan. (ars)

Tag:
pelalawanproyek
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini