Setelah Anggaran Wajib Dikeluarkan, APBD Murni Pelalawan 2016 Hanya Tersisa 438 M

Redaksi Redaksi
Setelah Anggaran Wajib Dikeluarkan, APBD Murni Pelalawan 2016 Hanya Tersisa 438 M
M Syahrul Syarif MSi Kepala Bappeda Pelalawan
PELALAWAN, riaueditor.com - Saat ini, Pemkab Pelalawan mengalami kekurangan dana sebesar Rp.262 miliar yang merupakan pemotongan Dana Bagi HAsil (DBH) sebagai dampak turunnya harga minyak dunia dari APBD Pelalawan senilai Rp 2,16 triliun. Namun sebelum dilakukan pengurangan, Pemkab Pelalawan telah mengeluarkan dana wajib sebelum pemotongan yang diberlakukan sebesar 39 persen setiap SKPD di lingkup Pemkab Pelalawan.

Demikian disampaikan M Syahrul Syarif MSi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan kepada riaueditor, Kamis (11/2/2016). Menurutnya, dana wajib yang dikeluarkan sebelum APBD dipotong seperti dana wajib pegawai, operasional sekolah, operasional kesehatan, dana desa, alokasi Desa, reboisasi, DAK, program multiyears dan lainnya.

"Setelah anggaran wajib dikeluarkan Maka dapatlah angka senilai Rp 700 milyar. Selanjutnya 700 milyar dikurangi dengan 262 milyar potongan DBH maka sisanya adalah Rp 438 milyar. Kekurangan dana Rp 262 milyar tadilah yang akan dipotong ke SKPD sebesar 39 persen," papar Syahrul.

Syahrul memastikan pemotongan anggaran per SKPD sebesar 39 persen tanpa ada tebang pilih. "Semua dipukul rata pemotongan per SKPD sebesar 39 persen.K ita dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat bersama seluruh SKPD dengan Pokja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas pemotongan anggaran ini," ucapnya.

Dilanjutkan Syahrul, tentunya rasionalisasi dan efisiensi anggaran tidak bisa terelakkan dan harus dilaksanakan.

"Program prioritas dan mendesak tentunya lebih diutamakan. Kita harus lebih memanage anggaran. Kita berharap ini tidak menggangu fokus kinerja SKPD. Program harus tetap berjalan dengan memilah-milah skala prioritas. Kita tetap optimis dengan pendapatan di luar Migas. Potensi Pelalawan sangat besar dan harus lebih digali lagi. Efisiensi dan rasionalisasi terjadi di seluruh daerah di Indonesia bahkan pengurangan lebih besar terjadi di daerah-daerah lain di Riau. Kita berharap program berjalan dengan prosedur yang jelas. Semua program harus diantisipasi dengan baik," tutupnya. (zul)
Tag:
DBHMigaspelalawan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini