Biaya Tak Langsung Lebih Besar,

Pemprov Riau Berharap Biaya SPPD Pejabat Inhu Dirampingkan

Redaksi Redaksi
Pemprov Riau Berharap Biaya SPPD Pejabat Inhu Dirampingkan
ilustrasi

RENGAT, riaueditor.com - Pemerintah Provinsi (pemprov) Riau berharap biaya perjalanan dinas dan atau belanja tidak langsung (BTL) Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) dari APBD II Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) tahun anggaran (TA) 2018 sebesar Rp 1,398 Triliun dirampingkan. 

Sebab selama verifikasi anggaran digelar, tim verifikasi Pemprov Riau melihat belanja tidak langsung (BTL) atau biaya rutin di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Inhu justru lebih besar dari belanja langsung tunai (BL).

"Seyogyanya, formulasi APBD itu harus didominasi belanja langsung (BL) untuk pembangunan fisik," ungkap Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Senin (22/1/2018).

Namun demikian, kata Sekda Prov, total BL dan BTL di APBD II Inhu tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,398 Triliun tidak ada masalah bahkan verifikasinya sudah rampung.

Hanya saja,  kata Sekda Prov, APBD II Inhu tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,398 Triliun tersebut perlu perbaikan khususnya mata anggaran belanja  langsung di beberapa OPD.  "Angkanya saya lupa, dan biar lebih jelasnya coba tanya Kepala BPKAD, Pak Syahrial," timpal Sekda Prov.

Sayang,  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Riau  Syahrial Abdi dikonfirmasi lewat seluler hingga saat ini belum ada respon. 

Plt Sekdakab Inhu Ir H Hendrizal MSi membantah adanya rasionalisasi anggaran 2018 sebesar 5 persen. 

"Tidak benar, itu isu sesat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tepis Hendrizal.

Namun demikian, Plt Sekdakab tidak membantah pesan dari tim Verifikasi Pemprov Riau berharap kepada TAPD Pemkab Inhu melakukan perampingan biaya SPPD di beberapa OPD.

"Contohnya biaya perjalanan dinas di Sekwan itu terlalu besar dan diminta untuk dipangkas," ungkap Plt Sekdakab.

Pengakuan serupa dikatakan Plt Kepala BPKAD Pemkab Inhu, Ibrahim Alimin. "Verifikasi di Pemprov Riau sudah rampung dan tidak ada perubahan angka APBD," singkat Ibrahim Alimin. 

Sedangkan ketua DPRD Kabupaten Inhu Miswanto mengatakan, DPRD Inhu belum menerima laporan perkembangan APBD dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Inhu pasca verifikasi. 

"Saya belum tau perkembangannya dan hingga saat ini TAPD belum ada melaporkan perkembangan verifikasi," tutup Politisi Golkar Inhu itu. (zap)

Tag:
inhusppdbiayaMinta
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini