Pemkab dan BPPT Gelar Monitoring dan Evaluasi `quick win techno park` Pelalawan

Redaksi Redaksi
Pemkab dan BPPT Gelar Monitoring dan Evaluasi `quick win techno park` Pelalawan
zul/riaueditor.com
Pemkab dan BPPT Gelar Monitoring dan Evaluasi `quick win techno park` Pelalawan.
PELALAWAN, riaueditor.com - Guna mengejar target pembangunan kawasan teknopolitan untuk mendukung program pemerintahan pusat, Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI menggelar monitoring dan evaluasi quick win techno park Pelalawan dan rapat paripurna II tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Pelalawan 2015 di aula Kantor Bappeda Komplek Bakti Praja, Rabu (18/11) pagi.
    
Turut hadir  oleh Kepala BPPT Dr Unggul Priyanto, Deputi Kepala BPPT Bidang PKT Dr Tatang A Taufik, Deputi Kepala BPPT Bidang TAB Dr Eniya Listiani Dewi, Ketua DPRD Pelalawan Nasaruddin SH MH, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) Prof Eko Supriyanto, seluruh kepala SKPD dan Akademisi, tokoh masyarakat serta pimpinan perusahaan.
  
Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutannya mengatakan  bahwa penguatan sistem inovasi daerah yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Pelalawan telah menunjukan hasil nyata dalam peningkatan kualitas dan percepatan pembangunan serta memberikan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Tentunya saja pencapaian hasil ini tidak terlepas dari metode, kelembagaan dan dokumen kebijakan yang menjadi landasan dirancang dengan cermat sesuai sumberdaya yang memiliki dan dilaksanakan secara konsisten.

"Kita menetapkan roadmap kebijakan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dokumen perencanaan pedoman dan arahan apa saja yang dilakukan. Agar menjadi dasar hukum yang kuat terutama bagaimana aktivitas penguatan sistem inovasi tersebut dapat dibiayai melalui APBD dan sumber dana lainnya. Pengenalan dan penerapan konsep penguatan sistem inovasi di Kabupaten Pelalawan yang dimulai pada tahun 2011, ternyata menjadi kebijakan nasional pada 2013 yakni dengan keluarnya surat keputusan (SK) bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi, dimana semua daerah wajib menerapkan SIDA," ujarnya.
 
HM Harris juga mengatakan, untuk saat ini sebagaimana diketahui, bahwa pembangunan tekhno park didaerah-daerah menjadi program strategis pemerintahan Jokowi Widodo. Dimana mencanangkan pembangunan 100 techno park sampai dengan tahun 2019. Padahal jauh sebelumnya pada tahun 2012, BPPT telah mendorong dan bekerja bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan membangunan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari satu atau lebih sentra kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat yang disebut dengan kawasan teknopolitan atau tekhno park.
 
"Kita akan melakukan dua kegiatan untuk sebagai perwujudan sistem manajemen, dimana kita akan melakukan pemantauan, penilaian sekaligus evaluasi terkait dengan capaian penguatan sistem inovasi di Pelalawan sampai dengan posisi akhir tahun 2015. Tentu saja monitoring dan evaluasi serta rapat peleno tim koordinasi sistem inovasi Pelalawan sangat strategis untuk mengetahu target-target yang sudah ditetapkan tercapai,"jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Bappeda Pelalawan Ir M Syahrul Syarif MSi menambahkann, bahwa penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pelalawan termasuk pembangunan kawasan teknopolitan, baik yang dilakukan atas biaya APBD Pelalawan maupun sumber daya yang ada di BPPT secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa hal yang belum dapat terwujud disebabkan terutama oleh karena menyangkut kewenangan institusi lain yang dapat dikendalikan sesuai langkah-langkah dan waktu yang di kehendaki.

"Perlu kita ketahui, belum semua orang memahami kepentingan pembangunan kawasan teknopilitan yang kiranya perlu diberikan prioritas. Tidak banyak stakeholder yang memaklumi dampak positif yang akan bergulir seandainya kawasan ini terwujud. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus fokus dan intensif menyingkirkan hambatan dan rintangan yang ada. Kita harus maksimalkan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki. Termasuk memberdayakan keberadaan para pakar di BPPT dan lembaga kajian lainnya. Kita harus lebih optimal mengelola jaringan kerjasama kemitraan," tutupnya.(zul)
Tag:
evaluasimonitoring
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini