Pemkab Pelalawan dan Karimun Perjuangkan Pembangunan Jembatan Selat Malaka Ke Pusat

Redaksi Redaksi
Pemkab Pelalawan dan Karimun Perjuangkan Pembangunan Jembatan Selat Malaka Ke Pusat
ist.net
PKL.KERINCI, riaueditor.com - Dua Pemerintahan Kabupaten yakni Pelalawan dan Karimun terus berupaya memperjuangkan pembangunan Jembatan Selat Malaka, dimana rencananya jembatan tersebut akan dibangun dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura, dengan panjang 61 km dan akan menelan biaya sekitar Rp100 triliun lebih.

Sejumlah investor asing menyatakan ketertarikannya menanamkan modal.
"Dua Kabupaten menunggu restu pemerintah pusat. Jauh sebelumnya, di tingkat pemerintah daerah dua kabupaten telah sepakat untuk terus memperjuangkan pembangunan Jembatan Selat Malaka tersebut, kesepakatan dicapai setelah Bupati Pelalawan HM Harris dan Bupati Karimun, Nurdin melakukan pertemuan di Pangkalan Kerinci.

Seperti yang disampaikan Bupati Karimun, saat ini Selat Melaka setiap harinya diperkirakan dilalui ratusan hingga ribuan kapal. Untuk itu, bila pembangunan Jembatan Selat Malaka tersebut terealisasi, maka akan menumbuhkan investasi dan mempercepat pembangunan Karimun dan Pelalawan sendiri sebagai daerah tetangga. Jembatan Selat Malaka akan mempermudah arus transportasi perdagangan antar negara Asean ke Karimun dan Pelalawan. Untuk itu, pembangunan jembatan ini perlu didorong dan diperjuangkan ke pusat," ungkap Kepala Bappeda Pelalawan, M Syahrul Syarif kepada riaueditor, Selasa (8/9/2015).

Pemikiran tersebut tentu ditanggapi positif oleh bupati HM Harris. "Beliau mengatakan keberadaan Jembatan Selat Malaka perlu segera diwujudkan dan sinergisitas kedua kabupaten untuk mendorong pusat mengucurkan dana pembangunan jembatan tersebut akan sangat berpengaruh. Untuk membangun jembatan tersebut perlu sinergitas lobi ke pusat untuk mendapatkan anggaran pembangunan," ujar Syahrul.

Dikatakan Syahrul, Bupati Harris dan Bupati Karimun juga sepakat untuk membangun jembatan penghubung kedua daerah, yakni jembatan penghubung dari Desa Sokoi sebagai lokasi pengapalan hasil industri teknopolitan menuju Karimun.

"Untuk memajukan pembangunan kedua daerah butuh sinergi pembangunan dan kita akan melakukannya bersama," tambahnya.

Terkait pembangunan jembatan penghubung tersebut, kedua daerah akan merancang perencanaan pembangunanya dengan jembatan penghubung di Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar tersebut berhasil, maka masyarakat Kuala kampar akan mudah keluar masuk, dengan sendirinya perekonomian kedua daerah akan meningkat.

Secara akademik persoalan jembatan tersebut sudah dibahas antara Pemkab Pelalawan dengan Pemerintah Malaysia. Hasilnya Pemerintah Malaysia menyambut baik agenda Pemdakab Pelalawan ini, ungkap Syahrul.

"Saat ini Pemkab Pelalawan masih fokus melobi pemerintah pusat agar jalan serta jembatan Selat Malaka ini dapat direalisasikan," jelasnya.

Sejauh ini tambahnya, payung hukum sudah ada, yakni Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2010 tentang persetujuan tentang jalan yang menghubungkan negara Asia daratan ini.
"Persetujuan itu sendiri memang antar negara Asia sendiri dibuat serta ditanda tangani di Sanghai China 25 April 2004, diantara isinya adalah pembangunan jalan daratan di Asia yang didalamya membangun jalan Selat Malaka," tukas Syahrul.

Sementara lanjutnya, dari dalam sendiri telah dilakukan kajian dari kementerian PU, Bappenas, istansi terkait, tentang jembatan Selat Malaka. "Saat ini kita harus menyakinkan pemerintah pusat guna merealisasikan jabatan penghubung tersebut, dan Bupati Pelalawan HM Harris akan mampu melobi pemerintah pusat, imbunya.

Disampaikan juga, pada tahun ini Pemkab Pelalawan kembali mengusulkan hal itu kepada pemerintah pusat. "Ya, terus kita usulkan, paling tidak atau menimalnya dilakukan studi kelayakan dari sisi Indonesianya. sebab investor luar beberapa kali telah mengontak kita tentang jembatan Selat Malaka," terangnya seraya mengatakan Pembangunan Indonesia saat ini lebih menitik beratkan pada posisi Poros maritimnya, artinya Indonesia merupakan subuah negara maritim  yang mejadi arus pelabuhan internasional, maka situasi ini harus dimanfaatkan derah.(zul)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini