Pegawai Terjebak Rentenir, DPRD Minta Pemkab Carikan Solusinya

Redaksi Redaksi
Pegawai Terjebak Rentenir, DPRD Minta Pemkab Carikan Solusinya
Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim
BAGANSIAPIAPI, riaueditor.com - Guna menghindari Pegawai Honorer dan PNS serta masyarakat terjerat rentenir, DPRD Rohil minta Pemkab Rohil segera mencarikan solusinya. Pasalnya, selama ini Honorer dan PNS sudah menjerit dan sudah banyak yang menjadi korban.

Informasi yang dirangkum riaueditor dari salah seorang Honorer dan PNS yang datang menemui Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim, Sabtu (20/6/15), yang enggan disebutkan namanya menyampaikan penderitaan para guru honorer yang selama ini terjerat utang pada rentenir.

"Sampai kapan ini akan berakhir pak?, gaji honorer baru dibayarkan setelah 4-6 bulan, selama itu pulalah mereka mengambil pinjaman kepada rentenir, ketika gaji diterima hanya cukup untuk menutupi utang di rentenir," keluhnya kepada Abdul Kosim, Sabtu (20/6).

Dikatakannya, selama ini gaji kami selalu nihil, sebab gaji yang seharusnya perbulan kami terima harus dibayarkan ke salah satu rentenir berkedok kredit barang elektornik yang ada di Kota Bagansiapiapi ini, ujar seorang Honorer dan PNS saat mendatangi kantor DPRD Rohil.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim, yang biasa disapa Akos menjelaskan, kedatangan beberapa orang pegawai Honorer dan PNS, yang mengadukan nasibnya tentunya kita selaku representatif,

"Keluhan para Honorer dan PNS baik secara langsung maupun tidak langsung sudah banyak saya terima, kita sangat prihatin sekali. Untuk itu kita harus mencari solusi terbaik guna memperhatikan nasib Honorer dan PNS yang sudah terjebak di lembah rentenir," ujar Akos, Politisi Partai Gerindra.

Diakui Akos, keterlambatan penyaluran gaji inilah yang membuat para Honorer dan PNS di Rohil terpaksa menghalalkan segala cara. "Ya, diantaranya menggadaikan SK mereka, dengan modus kredit barang-barang elektronik di Bagansiapiapi.

"Kesempatan itu, dinilai Akos, benar-benar dimanfaatkan oknum rentenir yang secara sengaja ingin meraup untung sebesar-besarannya. Dan saya menduga ada konspirasi antara pemilik toko tersebut dengan oknum pemerintah daerah dan saya menduga ada sucses fee buat oknum pemerintahan tersebut," papar Akos.

Ditambahkan Akos kembali, Pemkab Rohil seharusnya dapat memahami akan hal itu, karena pinjaman berkedok cicilan kredit ini adalah illegal tanpa landasan hukum yang jelas, dan ini sudah meresahkan sejak lama.

"Apa lagi suku bunga yang mereka tawarkan cukup besar dan tinggi, tentunya bagi Pegawai yang membutuhkan mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa terjebak dalam permainan rentenir tersebut," imbuhnya.

Dikatakan Akos lagi, saya menduga kegiatan ini terus berjalan sampai detik ini, karena menguntungkan pribadi bagi petinggi-petinggi di negeri ini dan tidak memandang peduli walau menghisap tetesan peluh keringat para honorer dan PNS.

"Dalam waktu dekat kami akan panggil Dinas-dinas terkait dan pelaku-pelaku rentenir berkedok cicilan kredit tersebut. Saya menghimbau agar hal ini ditanggapi serius oleh Bupati, karena beliau yang punya otoritas untuk menginstruksikan semua jajarannya.

Hentikan konspirasi ini segera, Pemkab Rohil harus ikut bertanggung jawab serta memaksimalkan badan atau dinas terkait. "Agar bertujuan, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu," pungkas Akos.(ram)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini