Keuangan Pemerintah Tak Lagi Bisa Diharapkan,

Nasib Tenaga Honorer Rohil Belum Ada Kejelasan

Redaksi Redaksi
Nasib Tenaga Honorer Rohil Belum Ada Kejelasan
Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi

BAGANSIAPIAPI, riaueditor.com - Hingga saat ini status Tenaga Kontrak atau lebih di kenal dengan tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) belum jelas apakah akan dirumahkan atau sebaliknya tetap diperpanjang kontraknya.   

Bahkan Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi ketika ditemui Rabu (8/3) di Bagansiapiapi juga belum bisa memastikan tentang nasib honorer kantoran tersebut. Namun, ia mengaku bahwa saat ini Pemda Rohil akan melakukan kesepakatan dengan pihak DPRD mengenai nasib para kenaga Kontrak yang jumlahnya mencapai angka ribuan orang yang tersebar di seluruh Sekretariat Daerah, DPRD, SKPD, Kantor Camat serta sekolah tersebut. 

"Kebijakan tentang nasib tenaga kontrak tetap akan kita ambil. Akan tetapi kita belum bisa pastikan kapan, yang jelas Pemkab dan DPRD akan melakukan pertemuan lebih dulu agar bisa sama-sama mengambil kesepakatan terkait tenaga Kontrak ini. Namun yang pasti segera akan di ketahui," kata Sekda.

Sebenarnya lanjut Sekda, tak hanya tenaga kontrak saja yang akan dilakukan kebijakan akibat devisit anggaran yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya ini. Banyak hal lain yang juga turut diambil kebijakan oleh Pemda Rohil. Seperti program dan kegiatan serta banyak hal lainya. 

Dijelaskan Sekda, dari hasil pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta belum lama ini, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masih fleksibel. Artinya, tergantung berapa penerimaan negara. Hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) saja yang di pastikan aman, jelasnya.

 

"Oleh karana itu, Pemda harus bekerja keras mengalir potensi-potensi yang ada. Dan untuk menggali potensi yang ada ini tak bisa hanya Pemda saja, karena harus ada peran serta dari masyarakat. Sebagai contoh, dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk tetap taat membayar pajak. Kenapa demikian, alasanya cuma satu, uang dari pemerintah tak lagi bisa di harapkan," ungkapnya.

Bahkan untuk dana lainnya tergantung dari kebijakan penerimaan negara termasuk Tax Amnesty yang menunggu kesadaran para wajib pajak. "Kita di daerah ya harus ikuti kebijakan pusat, sudahlah anggaran berkurang proses uang yang adapun akan sulit dan lambat," pungkasnya. (dw)

Tag:
honorernasibrohil
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini