Masyarakat Hukum Adat di Pelalawan Harus Segera Mendapatkan Pengakuan Melalui Perda

Redaksi Redaksi
Masyarakat Hukum Adat di Pelalawan Harus Segera Mendapatkan Pengakuan Melalui Perda
Ketua LKAM Pelalawan Ir H Tengku Edy Sabli M,Si
PELALAWAN, riaueditor.com - Pemerintah Kabupaten Pelalawan didesak dan fokus dalam mempersiapkan Peraturan daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum adat yang sudah jauh-jauh hari diwacanakan bersama Lembaga Kerapatan Adat Melayu (LKAM) Kebupaten Pelalawan.

"Ya, kita minta Pemkab Pelalawan fokus untuk mempersiapkan Perda guna pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pelalawan. Contohnya saja soal hak ulayat tentunya harus ada produk hukum melalui Perda dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di dalamnya," papar Ketua LKAM Pelalawan Ir H Tengku Edy Sabli M,Si kepada riaueditor, Ahad (31/1/2016).

Dikatakan Edy Sabli, hingga saat ini draft Perda Masyarakat Hukum Adat belum masuk ke prolegda atau belum diajukan Dewan. Padahal Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

"Terkait pasal tersebut, dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945," ucapnya.

Ditambahkan Edy Sabli, konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana demikian, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisioanalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan. Hal inilah yang kemudian seringkali berujung pada konflik sosial yang pada umumnya melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan negara, yang mana konflik ini berakar pada kontradiksi kepentingan di antara para pihak yang masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif yang sama sekali berbeda satu sama lain.

"Masyarakat Hukum adat harus segera mendapat pengakuan yang legal melalui Perda. Kita berharap ini tidak hanya sekedar wacana dan wacana saja. Pemkab diminta Lebih serius dalam hal ini. Kita tentunya tak ingin hak-hak Masyarakat Hukum Adat terabaikan," tukasnya.(zul)
Tag:
adathukummasyarakatPerda
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini