Gubri Ingatkan Kepala Daerah Agar Tindaklanjut LHP BPK

Redaksi Redaksi
Gubri Ingatkan Kepala Daerah Agar Tindaklanjut LHP BPK
Humas Riau

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa Provinsi Riau masuk sebagai provinsi paling rendah tingkat keseriusannya dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Pulau Sumatera.

"Hasil dari pemantauan BPK RI, Riau termasuk paling rendah di Sumatera soal tindaklanjut LHP BPK RI. Terlalu juga kita ini," kata Gubri dalam rapat koordinasi (rakor) bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) serta bupati/walikota se Riau di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (11/12/2019).

Orang nomor satu di Riau ini pun lantas membacakan satu-persatu persentase komitmen pemerintah kabupaten dan kota se Riau dalam menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut.

"Ini bupati dan walikota yang tidak hadir di rapat ini, tolong perwakilannya sampaikan ke bupati dan walikotanya. Biar tahu. Jangan nanti pas ada masalah, kecewa kita," kata Gubri lagi.

Menurutnya, apa bila LHP BPK RI tidak ditindaklanjuti oleh daerah, maka hal itu justru akan membuat BPK RI menaruh perhatian serius.

"Setelah penyerahan LHP, BPK RI kan memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti. Maka tindaklanjuti itu, kalau misal ada kewajiban setor ya setor," tegasnya.

Gubri pun kemudian memulai membacakan urutan persentase tingkat keseriusannya pemkab dalam menindaklanjuti rekomendasi dan catatan BPK RI tersebut. Yang mana, Pemkab Siak ternyata menempati urutan pertama dengan persentase 86,24 persen.

"Kabupaten Siak yang tertinggi tingkat keseriusannya dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, yaitu mencapai 86,24 persen. Disusul Kuantan Singingi (Kuansing) 81,99 persen," kata Gubri.

Kemudian,  Indragiri Hilir (Inhil) 77,44 persen, Pemprov Riau 76,74 persen, Rokan Hulu (Rohul) 76,48 persen, Indragiri Hulu (Inhu) 76,35 persen, Kota Dumai 75,90 persen, Pelalawan 70 persen.

Selanjutnya posisi lima terbawah, Kepulauan Meranti 68 persen, Pekanbaru 66 persen, Rohil 65 persen, Kampar 61 persen, dan Bengkalis 49 persen.

"Ini Kota Pekanbaru pun rendah hanya 66 persen. Mana Sekda Pekanbaru tadi, udah ilang pula. Mana wakil pekanbaru, tolong sampaikan ke Wali Kota, PR ini. Lalu, Rohil, Kampar dan Bengkalis terendah ini tolong diperhatikan," kata Syam. (mcr)

Tag:
forkopimdarakor
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini