Evaluasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial, DLHK Riau Taja Rakor Bersama Pokja PPS

Redaksi Redaksi
Evaluasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial, DLHK Riau Taja Rakor Bersama Pokja PPS
har/riaueditor.com

PEKANBARU, riaueditor.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) provinsi Riau taja Rapat Koordinasi bersama Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dalam rangka evaluasi pelaksanaan program perhutanan sosial yang dinilai mangkrak oleh kelompok aktifis lingkungan di Riau, dan solusi penanganan 1,2 juta hektar tanaman sawit dalam kawasan hutan pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

Rakor yang digelar Kamis (5/11/2020) di Aula kantor DLHK provinsi Riau tersebut dihadiri pejabat UPT-KPH se Riau, instansi terkait, kalangan LSM, dan undangan lainya.

Kepala Dinas LHK Riau, Ir Mamun Murod, MM dalam sambutannya mengatakan, pemerintah provinsi Riau melalui Pergubri nomor 53 tahun 2020 sangat mendukung dan mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu untuk kelestarian kawasan hutan yang berkelanjutan.

Dikatakan Murod, melalui Pergubri 53 Gubernur Riau juga membuka peluang kerjasama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat adat, kelompok tani atau koperasi tani hutan dengan pemerintah provinsi Riau melalui program Riau Hijau.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program perhutanan sosial diperlukan strategi pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama.

"Dalam hal ini kita menyambut baik, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menawarkan mekanisme pembiayaan perhutanan sosial melalui pola CSR dan pendanaan funding dari dalam maupun dari luar," ujar Murod.

Kepala Badan Khusus JMGR urusan Prosedur, tata laksana organisasi dan penggalangan dana organisasi, Fadil Nandila dalam paparannya menjelaskan skema perhutanan sosial sebagai alternatif resolusi konflik tanaman sawit yang berada dalam kawasan hutan. JMGR akan mengambil peran selaku manajemen pembiayaan menggunakan dana CSR/TSP dan akan berkolaborasi dengan kantor akuntan publik.

"Saat ini ada sekitar 1,2 juta hektar lebih tanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan, tentu kita harus rangkul mereka memberi kesadaran melalui negosiasi, mediasi atau arbitrasi," papar Fadil.

Kendala selama ini menurut Fadil, beberapa KPS sudah mengantongi izin namun dalam pelaksanaannya mereka tidak mendapatkan pendampingan karena terkendala biaya. JMGR terpanggil untuk menggalang dana melalui penyaluran program CSR dalam strategi pembiayaan perhutanan sosial dengan mendorong tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan yang ada di Riau.

"Posisi JMGR mengemban peran penggalangan dana dari CSR lalu didistribusi ke Pokja, LSM, Kelompok Tani Hutan, KPS yang sudah dapat izin," katanya.

Dalam Rakor juga terungkap sulitnya memperoleh perizinan seperti yang dialami Koptan Hidup Makmur di kecamatan Gunung Sahilan kabupaten Kampar.

Pengurus Koptan Hidup Makmur, Syafrizol kepada riaueditor.com mengaku pihaknya sudah melengkapi seluruh persyaratan, namun pihak BBKSDA Riau mengatakan kalau areal yang diusulkan bagian dari revitalisasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) atau di zona penyangga.

Sementara menurut Syafrizol areal yang diusulkan Koptan Hidup Makmur berada di radius 20 kilometer dari TNTN.

Dalam diskusi Rakor yang berjalan cukup alot tersebut, beberapa Pokja mempertanyakan mengenai pangsa pasar dari produk-produk perhutanan sosial.

Dijelaskan Fadil, mengenai strategi pasar produk perhutanan pihaknya akan membangun UKM-UKM di tingkat desa dan kecamatan. Untuk di tingkat desa akan ada UKM untuk produksi dan di kecamatan akan dibangun UKM untuk diversifikasi produk. 

"Sementara di kabupaten untuk distribusinya, kemungkinan akan ada distribusi silang antar kabupaten, dan UKM di provinsi akan berperan sebagai promosi dan pemasaran," kata Fadil.

Sementara ini menurut DLHK Riau ada sekitar 67 izin perhutanan sosial yang tersebar di provinsi Riau diantaranya terdiri dari 2 hutan adat, 24 hutan desa, 40 HKm dan 1 kemitraan.

Murod mengatakan pihaknya akan terus mendorong terbentuknya program perhutanan sosial di hutan adat. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Bahtera Alam dan WRI atas kerjasamanya dalam pendampingan perhutanan sosial di hutan adat," ungkap Mamun Murod.(har)

Tag:
PPSPOkjarakor
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini