Dibentuk Tim Khusus, Aturan Pasokan Batu Bara Diawasi Ketat

Redaksi Redaksi
Dibentuk Tim Khusus, Aturan Pasokan Batu Bara Diawasi Ketat
(Foto: Okezone)
Pasokan Batu Bara Industri.

JAKARTA - Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan aturan pasokan batu bara dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) untuk pembangkit listrik.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pelaksanaan pemberlakuan harga dan pasokan khusus untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) telah sesuai harapan. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengawasi pelaksanaan DMO batu bara untuk pembangkit.

"Kami ada tim untuk mengawasi langsung jalannya DMO. Itu ada tim dari PLN juga," kata dia di Jakarta. Di samping itu, pihaknya juga kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk mengawasi kegiatan ekspor batu bara.

Kendati demikian, Gatot tidak menampik bahwa pada awal masa transisi peralihan harga DMO batu bara sempat mengalami kekurangan pasokan. Hal itu lantaran perusahaan tambang harus menyesuaikan aturan yang berlaku. "Awalnya terjadi kekurangan stok di masing-masing PLTU.

Namun, setelah kita bentuk tim khusus, sekarang sudah baik," kata dia. Kewajiban DMO batubara diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 23 K/30/MEM/2018 dengan persentase DMO minimal 25% pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) dan izin usaha pertambangan (IUP) telah memasuki produksi.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi aturan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pemotongan produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Selain itu, juga dikenakan pengurangan kuota ekspor. "Jadi kalau tidak mau suplai, RKAB akan kurang dan RKAB tahun depan akan dikurangi sesuai kewajiban," kata dia.

Dia mengatakan, realisasi suplai batu bara dalam negeri untuk pembangkit listrik PLN mencapai 32,6 juta ton pada April lalu. Sementara jumlah DMO batu bara untuk PLN yang harganya dipatok sebesar USD70 per ton mencapai 121,8 juta ton dan saat ini yang telah melakukan kontrak sebesar 93 juta ton.

"Sampai April, realisasinya mencapai 32,6 juta ton," kata dia. Dia melanjutkan, dari 32,6 juta ton dipasok dari PKP2B sebanyak 16,9 juta ton. Kemudian, dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, yakni IUP BUMN sebanyak 6,1 juta ton, IUP PMA 6 juta ton, dan IUP lainnya sebesar 34,1 juta ton.

Direktur Niaga PTBA Adib Ubaidillah menjelaskan, sebagai perusahaan BUMN pihaknya telah menyalurkan batu bara untuk pembangkit PLN hingga empat bulan terakhir ini sebesar 2,43 juta ton dengan realisasi produksi sebesar 3,58 juta ton. "Penyaluran kami sudah di atas DMO," kata dia.

Sementara Direktur PT Adaro Indonesia Lie Luckman mengatakan, realisasi produksi batu bara Adaro pada empat bulan terakhir atau Januari–April 2018 mencapai 14,1 juta ton. "Kalau 25% untuk domestik, yaitu sebesar 3,5 juta ton. Namun, untuk domestik yang terealisasi sebesar 4,1 juta ton atau lebih tinggi dari rencana," kata dia.

Dia mengatakan, Adaro menyalurkan ke sejumlah pembangkit listrik PLN, antara lain Cirebon Electric Power, Pembangkitan Jawa Bali, Indonesia Power, Jawa Power, Paiton 3, 7, 8, dan Jeneponto. "Kami telah memenuhi permintaan PLTU. Bahkan sebagian lebih tinggi dari target," kata dia.

(okezone.com)

Tag:
batubaraindustripasokanpengawastim
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini