Assisten II Setdaprov Riau Ingatkan SKPD Hati-hati Gunakan Dana Hibah

Redaksi Redaksi
Assisten II Setdaprov Riau Ingatkan SKPD Hati-hati Gunakan Dana Hibah
ilustrasi
PEKANBARU, riaueditor.com - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengeluhkan realisasi anggaran pendapatan karena terganjal Peraturan Gubernur nomor 64 tahun 2015. Poin tersebut yakni tentang penerima hibah untuk masyarakat dihapuskan.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi Setdaprov Riau, Masperi, meminta agar setiap satuan perangkat kerja daerah atau SKPD harus tetap berhati-hati dalam menggunakan dana hibah.

"Poin itu bukan dihilangkan, tapi diatur lebih sistematis agar penggunaan anggaran hibah itu jelas. Peraturan Gubernur nomor 64 tahun 2015 itu adalah tindak lanjut dari Peraturan Menteri nomor 29 dan 32 tahun 2012," kata Masperi saat dijumpai di kantornya.

Dijelaskan dia, Bahwasanya penerima hibah harus jelas. Kalau dulu cukup dengan proposal saja cairkan. Bantuan untuk masyarakat bukan dihilangkan, tapi lebih dirapikan dalam kelompok yang punya legalitas jelas. Misalnya, masyarakat butuh bantuan aliran listrik, setidaknya harus ada surat pernyataan atau surat rekomendasi dari PLN.

"Setidaknya dinaungi oleh kelompok. Penerima hibah harus masyarakat yang bernaung dengan kelompok legalitas. Dana hibah untuk petani misalnya, petani harus tergabung dalam kelompok tani yang punya legalitas," tambahnya.(dea)
Tag:
danahibahpenggunaan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini