Asisten I Setda Inhil Hadiri Deklasi Lembaga Komunitas Peduli Hukum

Redaksi Redaksi
Asisten I Setda Inhil Hadiri Deklasi Lembaga Komunitas Peduli Hukum
humas inhil
Asisten I Sekda Kab. Inhil Berphoto bersama seusai acara Deklarasi Lembaga Komunitas Peduli Hukum, Kamis (25/2).
TEMBILAHAN, riaueditor.com - masyarakat kurang mampu di Inhil membutuhkan lembaga atau organisasi hukum guna memperjuangkan hak-haknya demi keadilan dan penegakan hukum.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Indragiri Hilir yang diwakilkan Asisten I Setda Inhil Afrizal, saat pelaksanaan Deklarasi Lembaga Komunitas Peduli Hukum di sebuah hotel di kota Tembilahan, Kamis (25/2).

"Bantuan hukum pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam membela masyarakat, terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya," ungkap Asisten I Setda Inhil.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya.

"Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan," ujar Afrizal.

Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar.

"Untuk itulah dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum sepertiLembaga Komunitas Peduli Hukum (LKPH) ini," sebutnya.

Lanjutnya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau finansial.

Karena itu atas nama Pemkab Inhil ia menyampaikan sangat mendukukung dan menyambut baik atas keberadaan LKPH yang berdiri sejak tanggal 23 Desember 2014 di negeri seribu parit.

Apalagi dalam organisasi ini terdiri dari para Sarjana Hukum dan Magister Hukum serta Sarjana bidang lainnya yang memiliki pengetahuan atau peduli dan berminat terhadap hukum.

Tentunya ia berharap dengan terbentuknya LKPH dapat menjadi Lembaga sosial kontrol dalam proses pembangunan masyarakat dan pembangunan daerah dalam berbagai aspek terutama aspek hukum.

Ketua LKPH Inhil Indra Muchlis Adnan mengatakan dalam sambutannya , bahwa pembentukan LKPH Inhil sangat bagus mengingat LKPH Ini terbentuk untuk mensikronisasikan kepentingan Masyarakat dengan Kepetingan Pembangunan, yang mampu mewakili masyarakat.(Adv/humas)
Tag:
bantuandeklarasihukum
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini