2014, 60 persen APBD Meranti Untuk Belanja Langsung

Redaksi Redaksi
2014, 60 persen APBD Meranti Untuk Belanja Langsung
images
SELATPANJANG, riaueditor.com - Selama empat tahun, Kebijakan ego sektoral bersemayam di masing-masing SKPD membuat melambatnya pembangunan infrastruktur di pedesaan. Pada tahun anggaran 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akhir sadar dan bertekad mengalokasikan 60 persen belanja langsung untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Pemkab Kepulauan Meranti tetap konsisten menerapkan porsi 60 : 40. Artinya, dari total APBD Meranti tahun anggaran 2014, 60 persen diantaranya untuk membiaya belanja langsung dengan porsi 40-48 persen untuk program pembangunan infrastruktur. Sedangan sisanya, 40 persen merupakan belanja tak langsung. Demikian dikatakan Bupati Drs Irwan MSi kepada wartawan kemarin.

menurutnya, Hal ini dimaksudkan agar persentase alokasi anggaran pembangunan untuk infrastruktur lebih besar. Harapannya, untuk mengakomodir apa yang  menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat sebagaimana yang diajukan di Musrenbang desa.

Bupati menegaskan, dalam menyusun program SKPD harus melihat berbagai aspek kepentingan masyarakat, bukan lagi kepentingan SKPD terkait. Harapannya untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran dan berdaya guna.

"Kita ingin, besaran alokasi anggaran pembangunan di tahun 2014 ini benar-benar menyentuh pada sasaran. Tidak ada lagi program pembangunan yang digulirkan sepenggal-sepenggal. Dengan upaya ini, secara bertahap diharapkan mampu menjawab berbagai dinamika social dan ketimpangan pembangunan di Meranti,” beber Bupati.

Masing-masing jajaran SKPD merupakan bagian tak terpisahkan yang saling tarik menarik dalam menunjang keberhasilan pembangunan antara satu program dengan program lainnya. Diantara masing-masing SKPD memiliki korelasi tujuan pembangunan yang sama. "Hanya, dalam aplikasinya berbeda space kegiatan saja," terang Irwan.
 
Untuk itu, sambungnya, sangat tidak bijak jika masing-masing SKPD hanya mengedepankan ego sektoral dalam penyusunan program, sementara tujuan, visi dan misi yang menjadi dasar pijakan dalam pembangunan menjadi terabaikan.(je)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini