JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong kemajuan industri film nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor untuk pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendry Munief jelang Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam pemaparannya, Hendry Munief mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menjalankan Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kunjungan kerja ke Yogyakarta guna meninjau langsung perkembangan industri perfilman nasional.
Hasil kunjungan tersebut menunjukkan bahwa industri film memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan penyelenggaraan festival film internasional yang melibatkan puluhan negara.
“Kami mengunjungi salah satu komunitas film di Yogyakarta yang menyelenggarakan festival film dan dihadiri oleh 40 negara. Ini menjadi satu terobosan yang cukup menarik dan Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan dukungan untuk penyelenggaraannya,” ujar Hendry.
Ia menilai, keberhasilan tersebut dapat menjadi model pengembangan industri film di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memberikan dukungan lebih luas kepada komunitas film, terutama yang berkembang secara mandiri di daerah.
“Kita berharap pada tahun-tahun selanjutnya ini bisa menjadi salah satu dorongan dan motivasi agar industri film nasional meningkat dengan sangat baik,” katanya.
Hendry juga mengungkapkan bahwa dari berbagai kunjungan dan komunikasi dengan pelaku industri kreatif, masih banyak komunitas film di daerah yang membutuhkan perhatian serius, baik dalam bentuk insentif maupun program pembinaan dari pemerintah pusat.
“Saya menemukan banyak sekali kawan-kawan komunitas film, baik di Jawa Barat maupun di Provinsi Riau. Mereka membangun komunikasi tentang bagaimana komunitas film ini perlu mendapatkan insentif dan mendapatkan dukungan dari kementerian,” jelasnya.
Selain menyoroti sektor ekonomi kreatif, Hendry turut menyampaikan perkembangan penting terkait konsolidasi pembangunan di daerah pemilihannya, Provinsi Riau. Ia mengungkapkan bahwa pada 8 Juni 2026 telah diluncurkan Forum DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau yang mempertemukan seluruh anggota DPR RI dari Dapil Riau 1 dan Riau 2 lintas partai politik.
Forum tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau secara lebih efektif di tingkat nasional.
“Kami mencoba menyatukan seluruh fraksi dan seluruh partai yang ada di Provinsi Riau. Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Dapil Riau 1 dan Riau 2 menjadi satu kesatuan dalam Forum DPR RI Dapil Riau,” ujarnya.
Peluncuran forum ini turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Riau. Momentum tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat.
“Ini menjadi ajang yang sangat luar biasa. Salah satu kesepakatan kami adalah pada 19 Juni mendatang akan bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan berbagai program yang diusulkan oleh bupati, wali kota, dan perangkat daerah di Provinsi Riau,” ungkapnya.
Hendry berharap, sinergi antara anggota DPR RI asal Riau, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dapat menghasilkan lebih banyak program pembangunan yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2027.
“Mudah-mudahan kompaknya anggota DPR RI, gubernur, bupati, dan wali kota se-Provinsi Riau ini bisa membawa lebih banyak program APBN 2027 untuk masyarakat yang ada di Provinsi Riau,” pungkasnya.
Redaksi 
