Tak Kunjung Ditertibkan, Panti Pijat Diduga Ada Pembeking

Redaksi Redaksi
Tak Kunjung Ditertibkan, Panti Pijat Diduga Ada Pembeking
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnaen SE.
PEKANBARU, riaueditor.com - Meski keberadaan panti pijit telah menjadi sorotan tajam beberapa kalangan DPRD Kota Pekanbaru, namun hingga kini penertiban panti pijit berkedok prostitusi tak kunjung ditertibkan terutama di kawasan Jondul Kecamatan Lima puluh.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnaen SE menyayangkan sekali jika ada dinas terkait khususnya dinas penegak aturan ikut terlibat dalam hal beking-membekingi panti pijat di kawasan Jondul.

"Kalau tidak ada yang membekingi, kenapa hingga kini keberadaan panti pijat berkedok prostitusi masih saja beroperasi. Harusnya jelas menyalahi Peraturan daerah (Perda) segera ditertibkan karena ini juga sudah meresahkan," pinta Zulkarnain.

Zulkarnaein juga menyebutkan, dirinya sebagai legislatif hanya memiliki fungsi pengawasan saja, sementara eksekutif lah yang menjalankan aturan roda pemerintahan. Artinya roda Pemerintahan harus dijalankan sesuai   aturan dan Perda yang sudah ada.

"Jadi, untuk melakukan penertiban panti pijat adalah Pemko dan yang bertanggun jawab adalah Satpol PP dan beberapa dinas yang terlibat dalam melakukan penertiban panti pijat yang semakin menjamur di kota Pekanbaru sekarang ini," jelas Zulkarnain.

Apabila penertiban panti pijat itu tidak dijalankan sesuai dengan aturan atau perda yang ada oleh dinas terkait yakni Satpol PP Pekanbaru dan ikut terlibat membekingi tempat panti pijat tersebut, Zulkarnain minta agar persoalkan ini dikaji lagi.

"Upaya pembekingan tidak boleh dibiarkan, bila perlu oknum yang membekingi panti pijat tersebut harus diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Kita meminta Pemko Pekanbaru tegas dalam mengusut oknum dan pelaku yang membekingi panti pijat tersebut. Seharusnya Satpol PP selaku dinas yang menegakkan aturan harus betul-betul menegakkan aturan, bukan malah membekingi," tegas Zulkarnain.

Zulkarnain juga menambahkan, dalam menegakkan penertiban juga diminta peranan masyarakat dan tokoh masyarakat di  kawasan Jondul untuk dapat memberikan informasi.

"Dinas terkait harus tegas dalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai masyarakat yang turun tangan menyikapi persoalan masyarakat yang meresahkan ini untuk melakukan penertiban. Walaupun kita tahu bahwa lokasi panti pijat di Jondul itu merupakan eks dari teleju," tuturnya. (ade)
Tag:
pantitutup
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini