Putusan Tatib DPRD Riau Dinilai Tidak Sah

Redaksi Redaksi
Putusan Tatib DPRD Riau Dinilai Tidak Sah
fin/riaueditor.com

PEKANBARU, riaueditor.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau yang sebelumnya mitra kerja Komisi II DPRD Riau, kini berpindah menjadi  mitra kerja Komisi IV DPRD Riau. Keputusan dewan yang diambil lewat rapat paripurna tentang tata tertib (tatib) itu, dinilai tidak sah. Pasalnya, persetujuan yang diambil lewat voting tersebut, tidak quorum.

"Tadi secara fisik tidak quorum karena cuma 29 orang. Berarti paripurna yang tadi dianggap tidak syah. Karena secara aturan tidak memenuhi quorum", tegas anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto usai rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (8/11/18).

Selain itu kata Sugianto, secara rumpun Komisi II itu bidang ekonomi. Sementara bagian Kehutanan tak bisa dipisahkan dari Perkebunan dan Pertanian.

"Pansus cuma merujuk pada nama depan. Rujukan Dinas LHK itu cuma nama saja. Tetapi tupoksi tentang ekonomi adalah di Komisi II", jelas politisi PKB tersebut.

Ia mengatakan bila merujuk kepada nama, tidak mewakili rumpun, sementara Komisi IV adalah pembangunan. Selanjutnya, kalau hari ini semangat pemerintah pusat tentang LHK, ada BRG. 

"Ada perkebunan di Riau ini yang bermasalah. Nah ketika kita bicara LHK, banyak perkebunan di Riau ini bermasalah yang menyangkut tentang hutan dan perkebunan", ungkap Sugianto.

Selanjutnya bila merujuk pada Pansus sebagaimana dipertahankan anggota Komisi IV Sumiati, pada dasarnya lingkungan berada di depan. 

"Tadi waktu saya interupsi apakab quorum, tidak diindahkan oleh pimpinan. Pimpinan juga harus mengevaluasi kelembagaan ini. Jadi ketika kita rapat mengambil keputusan, harus hadir 3/4 dari 65 anggota dewan. Jadi keputusan tadi bisa dianulir lagi", tegas anggota DPRD Riau asal Dapil Siak-Pelalawan tersebut.

Protes serupa juga dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Riau Ma,mun Solihin. Ia mengatakan, voting tatib DPRD Riau lewat rapat paripurna tidak syah. 

Ia mengatakan jika refrensi kehadiran berdasarkan absensi, tak masalah. Akan tetapi saat pengambilan putusan, secara fisik tak quorum karena hanya 29 orang saja. 

"Kalau berdasarkan pas putusan berkaitan dengan voting tatib tadi tidak syah. Tapi apapun namanya tergantung refrensi mana yang dipakai", ucap politisi PDIP tersebut.

Menyikapi hal ini pihaknya berjanji akan menyampaikan protes kepada pimpinan dewan. 

"Kita sungguh menyayangkan teman-teman. Yang perlu difahami kita bekerja sedang proses finishing yang terkait dengan masalah Kehutanan", ucapnya.

Ia menjelaskan banyak masalah LHK yang masuk ke Komisi II dan sudah dibahas bahkan cuma menunggu finishing saja. Masalahnya tugas pertanggungjawaban di Komisi yang baru tentu harus dari awal lagi. 

"Ini bukan berebut proyek, ini hanya masalah pekerjaan. Kalau bicara soal beban pekerjaan kami bahkan lebih ringan. Apalagi di tahun politik sekarang ini. Cuma kita khawatir, masalah yang sedang berjalan tidak tertangani karena ada perobahan kemitraan, itu saja", ucap Ma,mun Solihin. 

Sekedar diketahui, 1 dari tiga agenda rapat paripurna yang digelar, Kamis (8/11/18), adalah penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap peraturan tatib sekaligus persetujuan dewan.

Akan tetapi karena hasil kerja Pansus tak menemui kesepakatan akhirnya tatib DPRD Riau itu dilakukan lewat voting melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati. (fin)

Tag:
putusansahtidak
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini