PT RAPP/APR Dibombardir Pertanyaan Oleh Dewan Pelalawan Soal Bau Busuk

Redaksi Redaksi
PT RAPP/APR Dibombardir Pertanyaan Oleh Dewan Pelalawan Soal Bau Busuk
zul/riaueditor.com

PELALAWAN, riaueditor.com - Tak kalah alotnya soal tenaga kerja lokal, pertemuan gabungan Komisi I, II dan III dengan pihak PT RAPP dan PT APR pada Senin, (16/3/2020) bertempat di ruang rapat komisi III lantai dasar Gedung DPRD Pelalawan juga membahas soal bau busuk yang menjadi perhatian masyarakat terutama di Ibukota Pangkalan Kerinci. 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpon Syafrizal yang juga Wakil Ketua I DPRD Pelalawan berlangsung alot,setelah pembahasan soal tenaga kerja,soal bau busuk menambah alot pertemuan. Satu persatu anggota Dewan bertubi - tubi mempertanyakan soal bau busuk sekaligus menanggapi penjelasan pihak perusahaan yang juga  menghadirkan ahli lingkungan.

Saat pihak perusahaan menyebutkan memakai pihak ke - 3 terhadap Amdal tes rmasuk baku mutu,Syafrizal langsung mempertanyakan pihak ke - 3 yang dimaksud yang dijawab oleh Kasman ahli lingkungan yang dihadiri perusahaan bahwa pengujian dilakukan oleh labor terakreditasi yakni PT. Sky Pacific Indonesia yang berpusat di Bogor dengan mengambil sampel pengujian perquarter 3 bulan sekali dan memberi laporan 6 bulan sekali.  

Baharudin yang juga Wakil Ketua Komisi II mempertanyakan dampak kesehatan terhadap masyarakat terhadap munculnya bau busuk.H.Abdullah Wakil Ketua Komisi I juga mempertanyakan langkah konkrit upaya dan langkah dari perusahaan untuk menghilangkan bau busuk. Termasuk Faisal, SE anggota komisi 1 yang berkali - kali menanggapi penjelasan pihak perusahaan. 

Sozifao Hia juga mempertanyakan soal pengukur udara masih diambang batas atau tidak. Nazzarudin Arnazh anggota Dewan yang paling vokal sejak pertemuan dimulai juga banyak mempertanyakan soal pola dan sistem pengukuran dari ahli lingkungan atau labor. Dirinya mengingatkan saat ini cuaca sangat ekstrem yang tentunya pengukuran harus objektiv. 

Dalam laporannya, bau masih jauh dibawah ambang batas yang dipersyaratkan 90 untuk CS2 dan 30 untuk H2S dan masih dalam baku mutu sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Wan Mohammad Jack Anja Deputi Manager Social Capital juga berkesempatan menyerahkan hasil labor ke pimpinan rapat.  

Namun demikian, seluruh anggota Dewan yang hadir sepakat mendesak pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupayen Pelalawan untuk melakukan pengujian secara objectiv. 

"Ya, kita tidak mungkin hanya mendengarkan sepihak dari perusahaan. Kita dorong DLH melakukan pengujian juga.Ini harapan masyarakat,ada kejelasan dari Pemerintah melalui DLH," tukas Syafrizal pimpinan rapat. (ZoelGomes)

Tag:
RAPPlimbah
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini