Karena Walikota Tak Hadir, LPj APBD 2015 Dianggap Tak Serius

Redaksi Redaksi
Karena Walikota Tak Hadir, LPj APBD 2015 Dianggap Tak Serius
eza/riaueditor.com
Suasana LPj APBD 2015 Kota Pekanbaru.
PEKANBARU, riaueditor.com - Pelaksanaan Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 yang digelar di DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (20/7) diwarnai interupsi. Pasalnya DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan kehadiran Walikota Pekanbaru bahkan LPj APBD 2015 dianggap anggota DPRD Pekanbaru tidak serius akibat ketidakhadiran Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT.

Pelaksanaan rapat paripurna hanya diwakilkan oleh Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Ayat Cahyadi S Si, menyusul juga minimnya kehadiran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada saat pelaksanaan rapat Peripurna. Tidak sedikit Anggota DPRD Kota Pekanbaru mengaku kecewa. Menurut dewan, paripurna ini sangatlah penting karena menyangkut laporan yang harus disampaikan langsung oleh Kepala Daerah.

Saat melakukan penyerahan laporan pertanggungjawaban seorang Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PPP, PKS, NasDem, Dian Sukheri, langsung menyampaikan protesnya di hadapan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Sigit Yuwono.

“Interupsi pimpinan. Laporan Pertanggungjawaban ini tidak serius. Banyak yang tidak hadir. Kami menginginkan penyampaian ini langsung oleh Kepala Daerah karena sumber persoalan keuangan ada di tahun 2015,” ucap Dian, saat menyampaikan interupsinya di ruang paripurna.

Politisi dari PKS itu, menyayangkan ketidakhadiran Wako Pekanbaru, H Firdaus MT. Menurutnya, penyampaian itu sejatinya harus disampaikan langsung oleh Wako sebagai penanggungjawab keuangan di APBD 2015. “ Walaupun (laporan APBD 2015) itu sudah diserahkan dan sudah di audit BPK, sampai sekarang kami belum mendapatkan (laporan) itu. Saya menolak mendampingi untuk penyerahan itu,” sebut Dian.

Begitu juga dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Herwan Nasri. Dia juga menyampaikan kekecewaannya dalam rapat paripurna tersebut. Padahal, rapat ini menurutnya sangatlah penting menyangkut expose keuangan daerah.

“Harusnya prosedur ini dijalankan sesuai dengan tata tertib. Kepala daerah yang seharusnya menyampaikan, ini tidak sesuai dengan tatib,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru itu.

Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono, menyampaikan keluhan Anggota DPRD Kota Pekanbaru itu. Sebab, paripurna itu bersamaan dengan ketidakhadiran para Camat. Dia menyentil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan teguran kepada bawahannya tersebut.

“Banyak camat tidak hadir. Ini menjadi laporan bersama kepada BKD. Kedepan kami berharap semua (SKPD) dapat hadir,” pinta Politisi dari Partai Demokrat itu.

Usai Paripurna, Wawako Pekanbaru, Ayat Cahyadi, tak ingin berkomentar dengan hujan interupsi yang disampaikan oleh para wakil rakyat tersebut. Dia menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh DPRD adalah hak dari masing-masing dewan.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan (sigit) pak walikota tidak bisa hadir karena bersamaan dengan pelantikan PPK (panitia pengawas kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara). Dan secara tertulis disampaikan kepada saya dalam agenda paripurna,” paparnya.

Disinggung dengan seringnya Satker yang tidak hadir dalam paripurna terutama Camat, dirinya mengatakan bahwa hal itu akan dievaluasi kembali

“Yang penting, para SKPD dapat memenuhi undangan dan agenda paripurna, karena kepentingan pemerintah kota. Tentu seluruh SKPD harusnya hadir,” pungkasnya.(eza)
Tag:
APBDLPj
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini