Di Paripurna, Fraksi PDI P Sampaikan Kritik Dan Saran Untuk Kemajuan Daerah

Redaksi Redaksi
Di Paripurna, Fraksi PDI P Sampaikan Kritik Dan Saran Untuk Kemajuan Daerah
sy
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hanafiah saat menyampaikan pandangan umum Fraksinya pada acara rapat paripurna DPRD Kampar, Rabu (1/6).
BANGKINANGKOTA, riaueditor.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan sejumlah kritikan dan saran terhadap Nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015 yang disampaikan Bupati Kampar diwakili Sekdakab Kampar, Zulpan Hamid pada sidang Paripurna, Selasa (30/6) kemarin.
 
Kritik dan saran yang disampaikan semata-mata dilandasi oleh keinginan mendorong Kabupaten Kampar kearah lebih baik. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hanafiah dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015 yang digelar diruang rapat paripurna gedung DPRD Kampar, Rabu (1/7) di Bangkinang Kota.
 
Hanafian menyebutkan, adanya rencana peningkatan fantatis pada mata anggaran belanja barang dan jasa dalam pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat yang dikenal pengadaan bibit ternak yang sebahagian besar berupa ternak sapi.

" Setahu kami sebelum perubahan, pos anggaran berjumlah sebesar Rp28 Milyar lebih, dalam perubahan di rencanakan menjadi sebesar Rp52,8 milyar lebih. Artinya, ada rencana kenaikan 88,23 persen," katanya.
 
Hal ini mengingatkan akan kejadian dalam tahun 2014 bahkan tahun sebelumnya, dimana diketahui bersama bahwa tahun 2014 pos anggaran pendistribusian hewan ternak kepada masyarakat ini hanyaterealisasi hanya 18,84 persen yakni Rp 2,4 Milyar lebih dari Rp 13 Milyar lebih yang dianggarkan ketika itu dan berdasarkan penelusuran kami, sektor ini menjadi sektor terendah capaian kinerjanya dalam tahun anggaran 2014. Bahkan berturut-turut dalam beberapa tahun anggaran belakangan ini penatausahaan investasi non permanen dalam bentuk hewan ternak selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan kata lain, penatausahaan investasi investasi non permanen dalam bentuk hewan ternak selalu memberikan andil terhadap hanya didapatnya prediket opini wajar dengan pengecuaolian (WDP) atas loporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Kampar beberapa tahun belakangan.
 
Berdasarkan fakta tersebut, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada pemerintah Kabupaten Kampar tentang apa yang mendasari rencana kenaikan anggaran yang begitu fantatis tersebut serta upaya apa saja dilakukan guna menghindari tidak terulangnya hal serupa untuk kesekian kalinya, sampai Hanafiah.
 
Kepada rekan-rekan sesama anggota dewan, Hanafiah mengajak untuk betul-betul dapat dengan serius mengkaji ulang hal ini ditingkat pembahasan, kalau memang diyakini pemerintah Kabupaten Kampar tidak mampu menghindari kejadian serupa, akan lebih baik pengajuan kenaikan pada sektor ini tidak diloloskan.
 
"Untuk apa diloloskan, jika diprediksi tidak akan terealisasi dan sarat dengan masalah. Akan jauh lebih baik anggaran yang ada diarahkan pada program-program tepat guna dan berhasil guna dari pada cenderung mubazir," ungkapnya. (sy)
Tag:
kemajuankritik
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini