Bahas Kejahatan Seksual Anak Dibawah Umur, Komisi IV DPRD Inhu Gelar Rakor

Redaksi Redaksi
Bahas Kejahatan Seksual Anak Dibawah Umur, Komisi IV DPRD Inhu Gelar Rakor
ali/riaueditor.com
Bahas Kejahatan Seksual Anak Dibawah Umur, Komisi IV DPRD Inhu Gelar Rakor
RENGAT, riaueditor.com - Meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak serta kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama dengan pihak-pihak terkait, Senin (13/6).

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhu, Perwakilan Dinas Kesehatan (Diskes) Inhu, Perwakilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Inhu dan Dinas Pendidikan Inhu dan RSUD Indrasari Rengat.

Turut pula hadir perwakilan dari Kepolisian Resort (Polres) Inhu yang diwakili oleh Satreskrim Inhu dan Perwakilan dari Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Inhu.

Sementara itu dari pihak DPRD Inhu Hadir Ketua DPRD Inhu Miswanto, Wakil Ketua DPRD Inhu Adila Ansori, Ketua Komisi IV Mardius serta para Anggota Komisi IV DPRD Inhu.

Dalam kesempatan ini terungkap bahwa sejak Tahun 2016 ini sudah mencapai 32 kasus yang melibatkan anak dibawah umur dan 18 diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur khususnya perempuan.

Sempat terjadi perdebatan dalam rakor yang digelar diruangan rapat Badan Musyawarah (Banmus) tersebut, dimana salah seorang anggota Komisi IV DPRD Inhu Suharto SH yang mempertanyakan proses hukum terkait adanya pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di desa Kuala Kilan kecamatan Batang Cenaku, dimana pelakunya yang juga anak dibawah umur tidak ditahan dan diproses secara hukum.

Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Hidayat Perdana dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa jika yang berkomplik sama-sama anak dibawah umur maka yang aturan yang digunakan dalam hal ini adalah UU No. 11 Tahun 2014 tentang Pengadilan anak, bukan KUHAP.

"Sehingga kita tidak bisa dengan spontan menghukum anak tersebut, seorang anak apabila dipaksakan untuk menjalani hukuman bisa saja suatu saat akan menjadi monster, hal ini tentu akan merusak bagi si anak tersebut, sementara anak adalah merupakan masa depan bangsa," terangnya.

Menyikapi hal ini akhirnya disepakati agar dibentuknya Satgas Perlindungan Perempuan dan anak yang dimotori oleh Pemerintah Kabupaten Inhu. (Ali)
Tag:
kejahatananakbawahdiumur
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini