Antisipasi Pengurangan DBH, Dewan Minta Pemkab Maksimalkan Pendapatan Non Migas

Redaksi Redaksi
Antisipasi Pengurangan DBH, Dewan Minta Pemkab Maksimalkan Pendapatan Non Migas
Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Eka Putra SSos
PELALAWAN, riaueditor.com - Guna mengantisipasi pemangkasan  APBD Pelalawan sebesar Rp 262 miliar dari APBD yang disahkan sebesar Rp 2,160 Triliun sehingga menyebabkan pemotongan anggaran per SKPD sebesar 39 persen. Dewan meminta kepada Pemkab Pelalawan untuk memaksimalkan pendapatan non migas.

"Menurunnya harga minyak dunia merupakan penyebab pengurangan DBH. Tapi ya sudahlah untuk urusan minyak mari kita tinggalkan. Sekarang bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada di luar migas seperti pajak dan retribusi yang jelas-jelas pendapatannya di depan mata," papar Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Eka Putra SSos kepada riaueditor, Rabu (10/2/2016).

Menurut Eka Putra, Ini kali kedua pemotongan DBH Pelalawan, dimana pada tahun lalu pemotongan anggaran per SKPD mencapai 15 persen, dimana pemotongan tahun lalu hampir Rp 260 milyar.

"Seharusnya kita lebih siap, pengurangan DBH terjadi di seluruh Indonesia. Banyak potensi pendapatan kita yang harus dikelola lebih baik lagi dalam mendongkrak PAD. Pajak, retribusi, BLUD, galian C merupakan bentuk-bentuk pendapatan yang harus dioptimalkan Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Terkait dengan pemotongan 39 persen setiap SKPD sebagai dampak dari pemangkasan DBH ini, Dewan meminta SKPD untuk lebih selektif dan lebih cermat prioritas kegiatan di satuan kerjanya.

"Kegiatan yang bersifat pelatihan ataupun kegiatan fisik bisa ditunda tentunya untuk dimasukkan dalam kegiatan yang tidak dilaksanakan. Hendaknya lebih jeli mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda," tutupnya.(zul)
Tag:
DBHMigaspelalawan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini