Kelola Blok Rokan, LAM Riau Alami Krisis Kepercayaan?

Oleh ; Samian, Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya - UNILAK
Redaksi Redaksi
Kelola Blok Rokan, LAM Riau Alami Krisis Kepercayaan?
dok pribadi
Samian

Munculnya pemberitaan di media akhir-akhir ini terkait Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang ingin ikut andil dalam mengelola Blok Rokan atas berakhirnya kontrak kerja PT Chevron Pacifik Indonesia (CPI) tahun 2021 banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, baik tokoh masyarakat Riau maupun dari pihak DPRD Riau. 

Kritikan ini maksudnya tentu melarang LAMR untuk ikut-ikutan dalam mengelola Blok produksi minyak terbesar ke-2 di Indonesia saat ini.

Ada benarnya kritikan itu disampaikan kepada LAMR yang jelas-jelas tugasnya adalah untuk menjaga kelestarian Budaya Melayu Riau malah ingin merambah juga kedunia bisnis.

Banyak potensi-potensi yang bisa terjadi jika LAM Riau ikut serta dalam mengelola Blok Rokan, yang pertama akan terjadi perubahan  proses Musawarah Besar (MUBES) untuk pemilihan kepengurusan  hal ini disebabkan besarnya kepentingan ditubuh LAMR karena memiliki usaha yang menggiurkan tersebut.  

Setelah itu peluang terjadinya praktek politik praktis akan terbuka lebar karna orang-orang akan berebut kursi kepengurusan LAMR yang berimplikasi terhadap mudahnya kepentingan luar akan berlabuh ditubuh LAMR sehingga LAMR tidak lagi fokus terhadap tugas-tugas dasarnnya sebagai perawat kelestarian Budaya Melayu di Riau. 

Selanjutnya akan terbangun stigma politik uang ditengah-tengah masyarakat terhadap LAMR yang mengakibatkan tergerusnya kepercayaan masyarakat Riau terhadap lembaga ini, ini tentu akan memicu terjadinya disintegrasi ditubuh LAMR sendiri, keadaan ini tentu jauh dari azas LAMR sendiri yaitu berazaskan syariat Islam dan berfalsafahkan Pancasila.

Kita lihat lagi dari sisi keinginan LAMR membuat Badan Usaha Milik Adat (BUMA) yang tentunya dipersiapkan untuk ikut mengelola Blok Rokan tidak ada korelasinya dengan tugas dan wewenang dibidang kebudayaan, sebenarnya sah-sah saja jika LAMR ikut berpartisipasi dalam mengawal Blok Rokan ini namun bukan dalam pengelolaan, LAMR bisa ikut dalam hal pengawasan dan juga dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dibidang keseniaan dan kebudayaan contohnya katakanlah memberikan jalan kepada masyarakat bahwasanya ada saluran CSR dari Blok Rokan ini  yang bisa diperdayakan untuk kepentingan masyarakat dibidang kebudayaan karna masih banyak kelompok-kelompok, komunitas, dan sanggar-sanggar yang bergerak dibidang kesenian dan kebudayaan di Riau yang belum tersalurkan aspirasinya.

Apalagi sekarang ini banyak dari kelompok-kelompok ini yang mulai terdegradasi akibat tidak adanya anggaran mereka, inikan seharusnya menjadi tugas LAMR memayungi aspirasi mereka, karna kelompok-kelompok ini juga berperan menjadi perpanjangan tangan LAMR dalam menggali dan melestarikan kebudayaan yang ada di Riau, apalagi visi-misi Provinsi Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Apakah sekarang ini sudah tercapai? 

  

Mengenai pendapat dari mantan Wakil Gubernur Riau, Wan Abu Bakar yang melarang LAMR untuk membentuk (BUMA) namun memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) untuk dijadikan wadah pengelolaan Blok Rokan. 

Saya sangat sependapat dengan beliau karna percuma kita buat yang baru untuk meninggalkan yang lama, artinya ketika BUMD pun jadi pengelola Blok Rokan LAMR tetap punya hak dan kewajiban dalam mengawal berjalannya usaha ini. LAMR tetap bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat khususnya dibidang kesenian dan kebudayaan.

Tag:
LAMblokpengelolaanrokan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini