Pentingnya Percepatan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pengujung Pemerintahan Jokowi

Redaksi Redaksi
Pentingnya Percepatan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pengujung Pemerintahan Jokowi
Foto Antara
Warga Suku Osing makan bersama saat menggelar tradisi Mocoan Lontar di Pesinauan Desa Adat Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur, Agustus 2021.

JAKARTA - Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sangat berharap agar di ujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah komitmen untuk pengakuan perlindungan masyarakat adat dapat segera dituntaskan. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, Kasmita Widodo menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai terkait pengesahan RUU Masyarakat Adat, implementasi Putusan MK 35/2012 terkait Hutan Adat yang capaiannya belum signifikan, dan peta wilayah adat belum secara utuh masuk ke dalam Kebijakan Satu Peta.

Badan Registrasi Wilayah Adat secara reguler menghidupkan inisiatif untuk penyampaian data dan peta wilayah adat se-Nusantara kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah. Secara periodik, informasi dan peta wilayah adat disampaikan kepada publik pada bulan Maret dan Agustus setiap tahun.

“Sampai saat ini, BRWA telah meregistrasi 1.091 peta wilayah adat dengan luas mencapai sekitar 17,6 juta hektar. Peta wilayah adat tersebut tersebar di 29 provinsi dan 141 kabupaten/kota,” kata Kasmita Widodo, dalam acara Talkshow Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Ujung Pemerintahan Jokowi, Senin 25 April 2022.

Pada acara ini dilakukan juga Penyerahan Peta Wilayah Adat dari BRWA kepada perwakilan Kantor Staf Presiden (Usep Setiawan, S.Sos., M.Si), Kementerian Dalam Negeri (Triono Hadi Priyanto), Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal - KLHK (Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos., M.Si), dan Koordinator Masyarakat Hukum Adat, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Ir. R. Moh. Ismail, MP). Sementara untuk perwakilan dari Badan Informasi Geospasial akan disampaikan secara terpisah.

Pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat terlaksana berkat kebijakan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Dari 1.091 total wilayah adat teregistrasi di BRWA, sebanyak 176 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas mencapai 2,69 juta hektar atau sekitar 15,28%,” ucap Ariya Dwi Cahya, Divisi Data dan Informasi BRWA.

Pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah untuk pengakuan Masyarakat Adat terdapat 667 peta wilayah adat dengan luas mencapai 12,79 juta hektar. BRWA melihat masih ada sekitar 2,15 juta hektar wilayah adat yang belum memiliki payung hukum pengakuan.

Di sisi lain, luasan pengakuan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mengalami peningkatan, meski belum signifikan.

KLHK telah menerbitkan 89 surat keputusan pengakuan Hutan Adat dengan luas mencapai 75.783 hektar atau sekitar 0,55% dari potensi Hutan Adat saat ini yang teregistrasi di BRWA yakni sekitar 13,76 juta hektar. Sedangkan yang masuk dalam Wilayah Indikatif Hutan Adat mencapai 1.091.109 hektar. Wilayah Indikatif Hutan Adat yang tercatat, sebagian besar telah memenuhi ketentuan pengakuan melalui Perda dan penetapan pengakuan masyarakat adat oleh kepala daerah.

"Jadi, KLHK perlu segera melakukan verifikasi teknis atas usulah hutan adat yang telah disampaikan komunitas adat kepada Menteri LHK,” ujar Kasmita Widodo.

"Dengan capaian yang telah disampaikan, maka di ujung pemerintahan ini, perlu kesungguhan Presiden, Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk menjalankan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia,” timpal Kasmita Widodo.

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) adalah lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat. BRWA dibentuk tahun 2010 atas inisiatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Sawit Watch (SW).

BRWA dibentuk karena data dan informasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat hasil pemetaan partisipatif tidak terdokumentasi secara baik.

Selain itu, pemerintah juga selama ini tidak memiliki peta dan data sosial keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. "Tentu saja ini menjadi persoalan, baik di pemerintah dan juga di masyarakat ketika dilakukan upaya mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat," tutupnya.(*)

Tag:
adatmasyarakatperlindungan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini