Tak Beri Izin Pekerja Nyoblos Pilkada, Perusahaan Terancam Denda Rp 72 Juta

Redaksi Redaksi
Tak Beri Izin Pekerja Nyoblos Pilkada, Perusahaan Terancam Denda Rp 72 Juta
(Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Petugas mendistribusikan logistik kotak suara Pilkada Depok 2020 di sejumlah RW Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, Selasa (8/12/2020). Total, ada 4.049 kotak suara yang sedang didistribusikan ke TPS setempat dan di dalamnya terdapat 1.262.051 lembar surat

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perusahaan yang tidak memberikan izin kepada pekerja untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada 9 Desember 2020 besok, dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp 72 juta, atau ancaman pidana 2 tahun.

"Terkait dengan perusahaan yang tidak mengikuti SE, memang kita tidak mengatur sanksi di dalamnya," kata Menaker dikutip dari Liputan6.com, Selasa (8/12/2020).

Namun ketentuan menyangkut pelarangan atau menghalangi pekerja untuk tidak ikut Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk dalam tindakan melawan hukum sesuai dengan pasal 182b UU No 10 tahun 2016.

Pasal tersebut berbunyi jika seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Maka akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Disebutkan bagi pekerja/buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

Maka bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara, maka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Begitupun dengan pekerja/buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan tetap harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya," pungkasnya.

(sumber: liputan6.com)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini