Soal Reshuffle, Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Redaksi Redaksi
Soal Reshuffle, Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Presiden RI Joko Widodo
JAKARTA - Desakan reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin menggeliat. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan jangan ada yang mendiktenya dalam hal reshuffle karena itu menjadi hak prerogatifnya.

Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan, partai politik maupun pihak-pihak tertentu yang sengaja mendorong reshuffle sedianya menciderai hak prerogatif Presiden.

"Presiden Jokowi sudah memberikan warning agar jangan sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif Presiden, jadi (parpol) jangan mendikte Presiden soal reshuffle," ujar pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu ketika dihubungi wartawan, Rabu (6/4/2016).

Menurut Siti, reshuffle kabinet harus dilakukan secara profesional, dan disarankan partai manapun termasuk pendukung pemerintah untuk bisa menghargai prerogatif Presiden dalam menilai kinerja para menterinya.

"Sehingga variabel indikator yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus mempersiapkan menteri yang siap tancap gas yang siap untuk kerja dan kerja," ujarnya.

Siti menambahkan, perlunya kehati-hatian Presiden dalam melakukan reshuffle karena keputusannya itu akan menuai konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan. Bila Presiden salah memilih 'pembantunya' maka roda pemerintahan tak akan berjalan optimal.

"Karena kabinet kerja itu kan bukan hanya slogan kosong. Maka dibutuhkan pasukan di Kabinet Kerja itu satu komando, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi kayaknya itu yang harus dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya isu desakan reshuffle santer terdengar, bahkan Wasekjen PKB Daniel Johan menyatakan ada fitnah secara sistematis yang ingin merebut kursi kader PKB di kabinet. Yakni posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Dia pun meminta sesama partai politik pendukung pemerintah untuk tidak saling menjatuhkan, dan mendikte Presiden soal reshuffle. "Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi ‎dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," ujar Daniel.


(Ari/okezone)
Tag:
hakpresiden
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini