Perbaikan Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Bergantung Data

Redaksi Redaksi
Perbaikan Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Bergantung Data
(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Rencana pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi LPG 3 Kg bergantung pada perbaikan data.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengubah skema penyaluran subsidi elpiji melon atau LPG 3 kg menjadi tertutup dari saat ini yang dilakukan secara terbuka. Rencananya, hal ini akan dilakukan pada semester II 2020.

Wacana pemberian subsidi LPG 3 kg menjadi terbuka sejatinya bukan hal baru. Rencana serupa pernah diungkapkan oleh eks Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 2017 dan 2019 lalu.

Namun, hal itu selalu berujung menjadi wacana. Tahun ini, rencana yang sama kembali dikeluarkan oleh Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Arifin Tasrif.

Ekonom Bank BCA David Sumual berpendapat rencana itu akan sia-sia jika pemerintah tak membenahi sistem data yang dimiliki saat ini. Sebab, nantinya pemerintah akan memberikan dana tunai atau akses kepada masyarakat yang berhak untuk membeli LPG 3 kg.

Sementara, skema penyaluran terbuka biasanya dihitung dari kuota LPG 3 kg. Jadi, semua masyarakat bisa membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi selama kuota masih tersedia.

"Kalau mau diubah ya persiapkan data masyarakat yang berhak mendapatkan dengan benar. Jangan sampai salah sasaran," ucap David kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/1).

Ia bilang Kementerian ESDM harus bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) lain dalam menyalurkan subsidi LPG 3 kg, seperti, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan.

"Kalau mau subsidi langsung ini kan agak rumit dari sisi administrasi. Jadi perlu persiapan dari jauh-jauh hari," terang dia.

Perbaikan data, katanya, harus dilakukan dengan serius. Ini demi mencegah kebocoran subsidi yang kerap terjadi sebelumnya.

Maklum, dengan sistem penyaluran subsidi secara terbuka, masyarakat yang tak berhak mendapatkan seringkali bisa tetap mendapatkan LPG 3 kg dengan harga subsidi.

"Apakah rencana ini nanti bisa terealisasi atau tidak ya dilihat dari keseriusan pemerintah, dan ini juga tidak lepas dari faktor politik," jelas David.

Sementara, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan target pemerintah untuk menerapkan sistem penyaluran subsidi secara terbuka pada semester II 2020 bukan hal yang mustahil.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu melakukan verifikasi data masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah ada di Kementerian Sosial. Proses itu, kata Josua, sudah bisa dimulai awal tahun ini agar bisa masuk tahap finalisasi sebelum semester I berakhir.

"Data sudah ada, tinggal verifikasi lagi saja. Lalu bisa dipakai langsung pada semester II 2020," tutur Josua.

Namun, Josua mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan skema penyaluran subsidi 3 kg secara tertutup. Jika pemerintah memberikan uang tunai, maka bisa saja masyarakat justru menggunakan uang itu untuk membeli barang lain, seperti rokok.

"Ujung-ujungnya tidak untuk beli LPG 3 kg, ini juga harus diawasi," ujar dia.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah memberikan kartu kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kg. Kartu itu nantinya diisi oleh sejumlah dana yang hanya bisa digunakan untuk membeli LPG 3 kg atau tak bisa dicairkan.

"Ini agar tepat sasaran, jadi realisasinya sesuai dengan tujuan," pungkas Josua.

(cnnindonesia.com)

Tag:
3LPGkgsubsidi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini