Pengelola Jalan Tol Minta Insentif dari Pembantu Jokowi

Redaksi Redaksi
Pengelola Jalan Tol Minta Insentif dari Pembantu Jokowi
(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Pengelola jalan tol memperkirakan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tergerus pada kuartal II akibat penyebaran virus corona. Ilustrasi jalan tol.

JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengisyaratkan membutuhkan insentif dari pemerintah untuk menekan dampak pandemi virus corona bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Sekretaris Jenderal ATI Krist Ade Sudiyono mengatakan terkait inisiatif dan stimulus ekonomi bagi jalan tol, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, ATI menjalin komunikasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Kementerian yang dimaksudkan adalah Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya.

Menurut Krist, laporan jumlah lalu lintas dan pendapatan tol yang sudah beroperasi saat ini memang masih sesuai dengan rencana awal. Namun, dampak penyebaran penyakit covid-19 disebut akan terasa kuartal II nanti sejalan dengan ditutupnya beberapa ruas di Jakarta.

"Seharusnya, performa sektor jalan tol pada kuartal pertama 2020 masih terjaga, sesuai dengan rencana bisnis awal. Dampak covid-19 baru akan menggerus (pendapatan) pada kuartal II 2020 nanti," ujarnya, seperti dilansir Antara, Selasa (28/4).

Namun demikian, Kris mengaku belum memiliki laporan lengkap terkait kinerja jalan tol pada kuartal I 2020. Secara garis besar, ia bilang kinerjanya masih sesuai rencana.

Bahkan, beberapa tol yang masih dalam tahap konstruksi menunjukkan progres yang menggembirakan.

Ia mencontohkan, Tol Manado-Bitung, Trans Sumatera segmen Pekanbaru-Dumai dan Kayu Agung-Palembang-Betung, Pandaan-Malang, Depok-Antasari, Cimanggis-Cibitung, Balikpapan-Samarinda, Cisundawu, Legundi-Bunder, dan ruas Sigli-Aceh.

Demikian pula, beberapa proyek inisiasi baru sudah mulai diintroduksi oleh pemerintah, seperti ruas tol Jogja-Solo, Bawen-Jogja, Bogor-Serpong, Cikunir-Karawaci, dan Kamal-Teluk Naga.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kemungkinan akan meminta relaksasi pembayaran kewajiban BUJT kepada bank akibat penurunan drastis lalu lintas di jalan tol karena pandemi covid-19.

Menurut Basuki, berdasarkan data lalu lintas harian rata-rata atau LHR di jalan tol, penurunannya sekitar 40 sampai dengan 60 persen selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibandingkan LHR pada hari-hari normal.

Hal tersebut memengaruhi penghasilan BUJT, sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban kepada pihak bank menjadi berkurang.

(CNNINdonesia.com)

Tag:
insentifjokowiMintapengelola
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini