KPK Dobrak Ruang Kerja Lurah Pegadungan

Redaksi Redaksi
KPK Dobrak Ruang Kerja Lurah Pegadungan
Foto: Lina Fitria/Okezone
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan anggota Brimob mendatangi Kantor Lurah Pegadungan, Jakarta Barat, Rabu 29 Juni 2016.

Lurah Pegadungan, Jefry, mengatakan, kedatangan mereka untuk mencari mantan Lurah Pegadungan sebelumnya, Tarso terkait jual beli lahan di Cengkareng Barat yang belakangan disebut-sebut Ahok terjadi penyimpangan.

Mantan Lurah Cengkareng Timur itu mengaku kaget saat ruang kerjanya didobrak saat ada tamu sekira pukul 12.00 WIB.

"Saya kaget lagi ada tamu, tiba-tiba dia nyari-nyari ‘lurahnya mana lurahnya’. Kemudian saya jawab ‘saya’. Ternyata mereka itu orang KPK, BPK, dan Brimob," ujar Jefry kepada Okezone di kantornya, Kamis (30/6/2016).

Jefry mengatakan, mereka mencari berkas-berkasterkait jual beli lahan di Cengkareng Barat yang tengah ramai dibahas itu.

"Orang KPK, BPK dan Brimob menanyakan berkas-berkas yang (kemungkinan) ada di Tarso soal lahan Cengkareng Barat," paparnya.

Selain mendatangi kantornya, sambung Jefry, petugas gabungan itu juga sudah mendatangi Kantor Lurah Cengkareng Barat dan Duri Kosambi untuk mencari keberadaan Tarso yang kini menjabat sebagai staf di Kantor Lurah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Dari pengakuan mereka belum ketemu sama Tarso maupun Lurah Cengkareng Barat M. Hatta. Makanya dia ke sini, dikira Tarso masih menjabat di sini " ungkapnya.

Untuk mengonfirmasi terkait pemberitaan jual beli lahan di Cengkareng, Okezone pun mencari tahu keberadaan Tarso di Kelurahan Duri Kosambi dan Lurah Cengkareng Barat M. Hatta. Namun keduanya tidak ada ditempat. Saat dihubungi nomor keduanya pun tidak aktif.

Staf Lurah Cengkareng Barat, Handy, mengatakan Lurah M. Hatta sedang keluar.

"Pak lurah lagi pergi, saya enggak tahu. Dari kemarin pagi," katanya.

Seperti diketahui, kisruh jual beli lahan Pemprov DKI di Cengkareng Barat, Jakarta Barat pertama kali dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dimana Pemprov DKI Jakarta membeli lahannya sendiri dengan harga yang lebih tinggi sebesar Rp648 milliar ditambah pajak Rp20 miliar dari Toefi Noezlar Soekarno warga Jalan Dedes, Kota Bandung, yang mengaku memiliki sertifikat atas lahan tersebut. Namun Toeti Noezlar Soekarno menyatakan belum menerima Rp200 miliar dari total Rp600 miliar harga lahan yang dijual tersebut.

Lahan seluas 4,6 hektare itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena lahan tersebut telah ditetapkan Mahkamah Agung milik Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Diduga ada praktik korupsi dalam pembelian lahan pada November 2015 di mana saat itu Tarso menjabat sebagai Lurah Cengkareng Barat.



(ful/okezone)
Tag:
ahoksumber
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini